Kemenkominfo Bareng BI, OJK, serta 11 Asosiasi dan Perhimpunan Bentuk Satgas Berantas Judi Online

Budi Arie menilai, optimisme tersebut cukup mendasar mengingat data PPATK menunjukkan bahwa terobosan-terobosan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Kominfo bersama dengan kementerian/lembaga lain, maupun ekosistem telah membuahkan hasil.

"Hasil nyata tersebut di antaranya ditunjukkan dengan data PPATK bulan Juli 2024, yakni penurunan akses masyarakat pada situs judi online sebanyak 50%, dan penurunan jumlah deposit masyarakat pada situs judi online sejumlah Rp34,49 triliun," papar dia.

Lebih lanjut, Budi Arie menjelaskan, terobosan pertama terkait kewajiban seluruh PSE dan seluruh SE untuk menandatangani pakta integritas anti judi online.

"Saya telah mengirimkan surat yang meminta 11.693 PSE yang mencakup 18.230 Sistem Elektronik (SE) lingkup privat yang terdaftar dan beroperasi di Indonesia untuk menandatangani pakta integritas," kata dia.

Secara umum, lanjut Budi Arie, pakta integritas tersebut mewajibkan PSE lingkup privat untuk memastikan keamanan informasi, serta bertanggungjawab atas penyelenggaraan Sistem Elektronik secara andal, aman, dan bertanggungjawab.

"Pada intinya, dokumen ini merupakan deklarasi komitmen PSE dan SE dalam upaya pemberantasan judi online," ucap dia.

"Apabila PSE lingkup privat tidak tunduk pada norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, maka akan diberikan sanksi administratif sesuai dengan prosedur dalam regulasi terkait," tandas Budi Arie.

Berikut 11 asosiasi dan perhimpunan yang akan membentuk satuan tugas (satgas) atau tim bersama untuk memberantas judi online bersama Kemenkominfo, BI, dan OJK terdiri dari:

1. Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda)

2. Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo)

3. Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech)

4. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)

5. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI)

6. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)

7. Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas)

8. Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo)

9. Perhimpunan Bank-bank Internasional Indonesia (Perbina)

10. Asosiasi Payment Gateway Indonesia

11. Himpunan Bank Negara (Himbara)

Hadir dalam acara konferensi pers dan deklarasi tersebut yakni Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Hokky Situngkir, Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia (BI) Anton Daryono, dan Kepala Grup Departemen Hukum BI Doharman Sidabalok.

Lalu Deputi Komisioner Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rizal Ramadhani, Kepala Departemen Perlindungan Konsumen OJK Rudy Agus Raharjo, serta pimpinan 11 asosiasi dan perhimpunan sistem pembayaran nasional.