Jokowi Klaim Tak Tahu soal Wacana Subsidi KRL Jabodetabek Berbasis NIK

Adita mengungkapkan, wacana ini sudah dibahas sejak tahun lalu, namun belum bisa terlaksana. Setelah dibahas di Kemenhub, pihaknya akan bekerja sama dengan kementerian/lembaga sektor lain.

Selanjutnya, pembahasan juga akan dilakukan bersama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI melalui PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) sebagai operator.

"Tapi intinya, ini semua sudah dikaji dan dibahas. Sebenarnya, sudah sejak tahun lalu jadi wacana, tapi memang belum direalisasikan. Sekarang, kita sedang membahasnya, tentu juga lintas sektoral dan bersama operator," ujarnya.

Menurutnya, pendataan penumpang yang dilakukan oleh KAI Commuter sudah cukup baik. Dengan dasar itu, sistem yang sudah berjalan dinilai sebagai langkah awal untuk menjalankan skema subsidi KRL Jabodetabek.

"KAI sendiri sebenarnya sudah memiliki sistem yang baik. Pendataan penumpangnya juga sudah cukup baik. Jadi, mungkin itu bisa menjadi langkah awal," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana mengubah skema pemberian subsidi KRL Jabodetabek menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Skema tarif dan data acuan masih dalam tahap kajian.

Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada rencana kenaikan tarif KRL Jabodetabek. Dia juga masih mengkaji kemungkinan perubahan tarif jika subsidi berbasis NIK diterapkan.

"Sampai saat ini, kita belum ada rencana (kenaikan tarif KRL)," ucap Adita di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Jumat (30/8/2024).

Selain dampak pada tarif, Adita menyebut pihaknya masih membahas terkait data acuan untuk skema subsidi tersebut.

"Ya, nanti kita lihat. Jelas basisnya NIK. Nah, NIK-nya ini nanti akan diambil dari sisi mana, itu yang sebenarnya sedang kita bahas," katanya.