Pengamat Nilai Indonesia Darurat Korupsi, DPR Diharap Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Advokasi Institute (AI) Fadli Rumakefing menilai, korupsi di Indonesia, khususnya di lingkungan penyelengga negara, Kementerian/Lembaga kian hari dari waktu ke waktu telah mengancam seluruh aspek kehidupan sosial kemasyarakatan dan kebangsaan.

“Korupsi telah membawa malahpetaka yang sangat besar bagi masa depan bangsa dan menghancurkan cita-cita luhur sejak diperjuangan dan dimerdekakan negara ini dari penjajahan dan penindasan oleh bangsa asing dikala itu,” ujar Fadli melalui keterangan tertulis, Jumat (30/8/2024).

Selain itu, lanjut dia, korupsi juga merupakan kejahatan sosial kemanusiaan yang sangat berimplikasi negatif tehadap kemajuan negara baik di sektor ekonomi, masyarakat, maupun budaya.

Fadli menilai, beberapa puluh tahun belakang ini telah terjadi suatu fenomena sosial di Indonesia yakni dengan meningkatnya kekayaan para penyelenggara negara baik (ASN) maupun jabatan-jabatan politik di Kementerian/Lembaga negara secara drastis dan fantastis, hasil dari tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dia menjabarkan, menurut catatan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023, dihitung sejak dari 2004-2022, penyelenggara negara yang dipenjarakan karena tindak pidana korupsi ada 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD, 344.

“Termasuk Ketua DPR dan juga Ketua DPRD. Ada 38 menteri dan kepala lembaga. Ada 24 gubernur dan 162 bupati dan wali kota. Ada 31 hakim, termasuk hakim konstitusi,” terang Fadli.

“Ada 8 komisioner, di antaranya komisioner KPU, KPPU, dan KY. Dan juga ada 415 dari swasta dan 363 dari birokrat,” sambung dia.

Oleh karena itu, Fadli menilai pentingnya RUU Perampasan Aset harus benar-benar diseriusi dan diselesaikan demi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

“Mengingat Indonesia kini telah berada dalam suatu situasi darurat korupsi,” ucap dia.