Agar Pengawasan Tepat Sasaran, Misbakhun Berharap DPR-BPK Bersinergi

Liputan6.com, Jakarta Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Mukhamad Misbakhun menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi XI DPR RI, Senin (2/9/2024).

Politikus Partai Golkar tersebut memaparkan visi, misi, dan program kerjanya jika kelak terpilih menjadi anggota BPK periode 2024-2029.

Misbakhun mengulas soal bagaimana menyelaraskan rencana strategis (renstra) BPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah.

Menurut dia, hal itu penting untuk mengawal program Asta Cita yang dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto pada era 2024-2029.

“Proses menyelaraskan renstra BPK dengan RPJMN pemerintah harus berjalan. Karena apa, kalau tidak dijalankan maka pemeriksaan-pemeriksaan yang berlangsung di BPK tidak akan mencakup program pembangunan. Renstra BPK ke depan harus berkaitan dengan yang menjadi program pemerintah, yakni Asta Cita,” ujar Misbakhun.

Dia juga membahas terkait permasalahan defisit dalam APBN, yang menurutnya penerimaan pajak harus dioptimalkan. Begitupun dengan dengan penerimaan negara bukan pajak, harus diberlakukan sama.

“Penerimaan negara bukan hanya dari pajak, tapi juga penerimaan negara bukan pajak, dan itu bisa ditingkatkan, baik itu penerimaan dividen BUMN, sumber kekayaan alam, maupun dari pelayanan publik yang dilakukan lembaga negara,” katanya.

Oleh karena itu, Misbakhun menekankan sinergi antara DPR dengan BPK. Menurutnya, baik BPK maupun DPR merupakan lembaga negara yang keberadaan dan kedudukannya diatur konstitusi.

Dengan demikian, DPR dan pemerintah merupakan salah satu cabang kekuasaan yang harus bersinergi. “Basis hubungan itu adalah bagaimana membangun antarlembaga menjadi kuat,” katanya.