Inisiasi Forum Parlemen RI-Afrika, Peran DPR Esensial Kembangkan Kerja Sama Selatan-Selatan

Liputan6.com, Jakarta - Upaya DPR RI memperkuat kerja sama dengan negara-negara di Benua Afrika melalui penyelenggaraan Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) dinilai cukup signifikan. DPR disebut telah memainkan peran diplomasi parlemen untuk mendukung pengembangan Kerja sama Selatan-Selatan (KSS).

“Langkah DPR menginisiasi Forum Parlemen Indonesia-Afrika tentu patut diapresiasi. Diplomasi parlemen yang dilakukan DPR di penghujung masa jabatan merupakan wujud konkret dari pelaksanaan semangat Bandung,” kata Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Anton Aliabbas, Senin (2/9/2024).

Seperti diketahui, DPR baru saja selesai menggelar IAPF di Bali yang merupakan forum parlemen Indonesia dengan negara-negara Afrika. Konferensi ini merupakan kali pertama digelar atas inisiasi DPR sebagai salah satu upaya memperkuat hubungan Indonesia dengan Afrika melalui jalur parlemen.

Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin penyelenggaraan IAPF menyatakan forum ini juga sebagai upaya menghidupkan kembali semangat KAA (Konferensi Asia Afrika) tahun 1955 dengan mengemban misi perdamaian, menentang kolonialisme, serta mewujudkan kesejahteraan.

Kendati berangkat dari misi yang sama dengan KAA tahun 1955, namun IAPF disebut berbeda sebab saat ini Parlemen ikut berkontribusi dengan menciptakan perdamaian dan kesejahteraan di Asia Afrika. Anton menilai, langkah DPR dapat membantu Pemerintah yang berupaya meningkatkan kerja sama dengan negara-negara Afrika.

“Bagaimanapun juga, di tengah kondisi politik internasional yang tidak menentu, penguatan solidaritas Selatan-Selatan tidak hanya efektif bisa dilakukan oleh pemerintah saja,” jelasnya.

“Butuh kolaborasi banyak aktor yang untuk mengkonsolidasikan kerja sama antar negara berkembang,” sambung Anton.

Dengan tema ‘Memperkuat Kemitraan Parlemen Indonesia-Afrika untuk Pembangunan’, IAPF berfokus pada penguatan kerja sama Selatan-Selatan (KSS) dan mengembangkan hubungan antar-masyarakat yang lebih erat.

KSS sendiri merupakan bentuk solidaritas atau skema kerja sama antar negara berkembang yang dilakukan melalui berbagai hubungan bilateral dan multilateral secara mutual dengan tujuan menghasilkan solusi-solusi bersama bagi pembangunan negara Selatan.

Anton mengatakan, upaya DPR dapat membantu target Pemerintah terkait hal ini.

“Harus diakui, keinginan Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan diplomasi ekonomi ke kawasan Afrika dalam satu dasawarsa ini terbilang sulit dieksekusi. Upaya perluasan pasar ekspor produk Indonesia ke benua Afrika juga tidak banyak menunjukkan hasil yang menggembirakan,” paparnya.

“Oleh karenanya, langkah pararel yang dilakukan DPR tentu harapannya dapat mendorong percepatan serta keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas kerja sama dengan negara-negara di kawasan Afrika,” imbuh Anton.

Head of Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) itu mendukung upaya diplomasi parlemen yang dilakukan DPR. Menurut Anton, penyelenggaraan IAPF dapat membuahkan hasil positif karena jalur parlemen merupakan salah satu langkah efektif dalam meningkatkan hubungan bilateral antar-negara.

“Sebagai negara yang memiliki sejarah memelopori solidaritas negara berkembang, mendorong pertemuan seperti IAPF adalah esensial,” terangnya.

Tentu saja, menurut Anton, penguatan kerja sama yang dilakukan tidak hanya bisa sekadar di bidang ekonomi saja, tetapi juga di sektor lain termasuk. Misalnya di bidang kesehatan.

“Karena, bagaimana pun juga, pengalaman saat penanganan Pandemi Covid-19 telah menunjukkan bagaimana terjadi ketimpangan terhadap akses vaksin,” ungkap Anton.

Untuk itu, Anton mengapresiasi hasil penyelenggaraan IAPF yang salah satunya menyepakati sinergi parlemen Indonesia-Afrika dalam memerangi wabah Monkeypox (Mpox) atau cacar monyet yang tengah menjadi perhatian dunia.

“Positioning Indonesia dalam sinergi menghadapi wabah monkey pox (Mpox) atau cacar monyet yang tengah menjadi perhatian dunia menjadi sangat penting,” sebutnya.

“Kerja sama yang kuat dalam menghadapi wabah penyakit termasuk meminimalisir adanya diskriminasi terhadap negara berkembang dalam memitigasi Mpox sangat dibutuhkan,” lanjut Anton.