Toni Tamsil Divonis 3 Tahun Penjara di Kasus Menghalangi Penyidikan Korupsi Timah

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) menanggapi munculnya nama Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipid Narkoba) Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa dalam persidangan kasus korupsi komoditas timah dengan terdakwa Harvey Moeis. 

Mukti diduga menjadi admin dari grup WhatsApp (WA) dengan nama New Smelter yang dibuat untuk memuluskan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menyampaikan, kepentingan pemanggilan seseorang ke persidangan memungkinkan dilakukan oleh majelis hakim.

"Dalam sistem peradilan pidana kita hakim memimpin, memeriksa dan mengadili perkaranya sehingga semua berdasarkan kewenangan majelis hakim,” tutur Harli saat dikonfirmasi, Senin (26/8/2024).

Menurutnya, proses persidangan kasus korupsi komoditas timah masih berjalan. Hakim nantinya dapat menentukan seberapa penting menghadirkan Brigjen Mukti Juharsa di persidangan.

"Persidangan ini masih berproses, tentu majelis hakim yang menentukan sejauh mana urgensinya," kata Harli.

Sebelumnya, nama Mukti Juharsa muncul dalam sidang kasus korupsi timah dengan terdakwa Harvey Moeis yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Kamis, 22 Agustus 2024.

Di hadapan majelis hakim, General Manager PT Timah Tbk Ahmad Samhadi hadir sebagai saksi dan mengulas dugaan keterlibatan Mukti. Dia menyebut, sosok jenderal itu pada 2016 masih berpangkat Kombes saat menjadi admin grup WA New Smelter.

Grup WA yang dibuat oleh mantan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bangka Belitung itu disebut Samhadi untuk memudahkan PT Timah Tbk dalam berkoordinasi dengan perusahaan smelter swasta yang terafiliasi. Adapun yang tergabung di dalamnya ada dua anggota kepolisian, pihak PT Timah, dan sejumlah smelter swasta.