Sidang Harvey Moeis, Saksi Ceritakan Kaitan Penambangan Rakyat dengan Produksi Timah

Meski beraktivitas di atas wilayah IUP PT Timah, sambungnya, penambang rakyat tidak diwajibkan melakukan reklamasi.

Kewajiban melakukan reklamasi tetap menjadi kewenangan PT Timah, yang direalisasikan dengan membayarkan Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup dan telah dibayarkan perusahaan saat mengajukan IUP wilayah pertambangan seperti amanah Pasal 43 Ayat (2) butir (a) UPPLH.

Adapun dana jaminan pemulihan lingkungan hidup adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

"Mitra IUJP, tidak ada kewajiban reklamasi, kewajiban reklamasi tetap berada pada PTT, mitigasi oleh PTT adalah perencanaan wilayah yang akan ditata sebagai upaya reklamasi atau perbaikan lingkungan," katanya.

Saksi lain yakni Doni Indra sebagai Mitra Tambang Darat UPT mengulas awal mula kerja sama pihaknya dengan PT Timah.

Dia menjadi salah satu pemilik lahan di kawasan tersebut, meski ada IUP atas nama PT Timah di atasnya.

Mulanya, dia punya lahan 10 hektar dan mengajukan kerja sama ke PT Timah, yang kemudian ketika dilakukan pengecekan pun diketahui lahannya masuk ke dalam IUP PT Timah, sehingga akhirnya dapat bermitra dengan perusahaan.

Hal itu disebutnya selaras dengan ketentuan dalam Pasal 136 UU Pertambangan, di mana pemilik IUP harus menyelesaikan hak atas tanah sebelum melakukan operasi. 

Pola kemitraan dengan masyarakat pun dipandang sebagai win-win solution, sebab faktanya tanah yang dikuasai oleh PT Timah jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan total luas lahan pada IUP PT Timah, sehingga menyebabkan konflik antara masyarakat dengan PT Timah.

Dengan adanya pola kemitraan, PT Timah tetap bisa memperoleh timah yang ada pada wilayah IUP-nya, sementara masyarakat pemilik lahan juga memperoleh hak ekonomi atas lahannya.

"Dalam hal lahan wilayah penambangan milik saksi sudah selesai ditambang, lahan tersebut tetap menjadi kepemilikan saksi, dan begitu juga berlaku untuk setiap mitra penambangan yang bekerjasama dengan PT Timah untuk menggunakan lahan wilayah penambangan mereka," Doni menandaskan.