3 Pernyataan Pramono Anung Terkait Pilkada 2024, dari Pasang CCTV hingga Integrasi Transportasi

Calon gubernur Jakarta Pramono Anung menyiapkan program penggunaan kamera pengawas atau Closed Circuit Television (CCTV) untuk seluruh warga hingga tingkat RT dan RW. Menurut Pramono, upaya tersebut merupakan solusi dari beragam masalah yang ada.

"Saya tidak mau bicara muluk-muluk, saya belanja masalah. Saya ketemu betul-betul di bawah. Saya merasa Jakarta ini penyelesaiannya bukan dari atas, tapi dari bawah," ujar Pramono Anung di SCTV Tower, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Politikus PDI Perjuangan itu memberi contoh soal tingginya tingkat kriminalitas di lingkungan RT dan RW. Program yang disebutnya dengan nama 'Semua Punya CCTV' nantinya akan dikoneksikan di setiap rumah.

"Kalau itu terjadi maka kekerasan akan berkurang, pencurian akan berkurang, tawuran berkurang, biayanya tidak terlalu tinggi. Hal yang radikal yang akan kami lakukan, seluruh masyarakat nanti punya CCTV dan ini contohnya di Beijing," jelas mantan Sekjen PDIP itu.

Lewat penanaman CCTV, menurut Pramono, Beijing berhasil menyelesaikan banyak persoalan kriminalitas hingga turun sangat jauh.

"Karena saling mengawasi. Penyelewengan juga menurun. Ini negara demokrasi, kebebasan tetap diberikan. Tetapi bullying, tawuran, kekerasan, narkoba, pencurian saya rasa akan tuntas," kata Pramono.

Di sisi lain, Pramono Anung juga ingin kembalikan kinerja pasukan oranye atau Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Ia siap meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PPSU yang mentereng membersihkan serta bantu membangun Jakarta selama era Ahok.

"Sekarang ini ada perubahan. Pasukan oranye (PPSU) yang bersih-bersih, yang selama ini jadi andalannya Pak Ahok kita akan hidupkan kembali," tegas Pramono, Senin (9/9/2024).

Karena itu, Pramono Anung ingin menggaet PPSU untuk memajukan Jakarta. Salah satunya, ia ingin mengubah persyaratan menjadi PPSU.

"Kalau perlu SD saja cukup, yang penting bisa bekerja," kata dia.

Pramono menambahkan juga ingin mengubah terkait status kontrak PPSU. Jika sebelumnya PPSU di kontrak hanya satu tahun, ia ingin mengubahnya menjadi tiga tahun.

"Kalau memang itu hanya aturan gubernur, akan sangat gampang diubah dari satu tahun menjadi 3 tahun. Itu kalau peraturan gubernur, maka saya akan mengubah ini jika jadi gubernur," pungkas Pramono.

Selanjutnya, Pramono siap mengembangkan transportasi publik yang dapat terintegrasi hingga ke kota penyangga. Termasuk memperpanjangkan jalur Mass Rapid Transit (MRT).

"Saya kalau diberikan amanah, saya yakin bisa bekerja sama dengan Bu Airin, dengan Pak Ilham, untuk memperpanjang seluruh transportasi, termasuk ke Tangerang pakai MRT," ujar Pramono di SCTV Tower, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Menurut Pramono, seluruh kepala daerah memang semestinya mampu bekerja sama untuk kepentingan rakyat, termasuk sejalan dengan pemerintah pusat.

"Kita punya pengalaman ketika mau KTT ASEAN. Pada waktu itu polusinya tinggi banget. Maka pemerintah, saya karena dari dalam pemerintah, memutuskan bagaimana caranya menurunkan polusi yang cukup tinggi," jelas Pramono Anung