DPR Setuju Program Pembatasan BBM Subsidi Asal Ojol dan Motor Tetap Pakai Pertalite

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi (Awiek). (Merdeka.com/Lydia Fransisca)

Liputan6.com, Jakarta - Program pembatasan BBM subsidi diapresiasi anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi. Legislator dari Fraksi PPP ini mengatakan program tersebut untuk meminimalisir pemanfaatan kuota BBM subsidi yang dipakai oleh kelas menengah dan atas.

"Supaya pembatasan BBM subsidi tepat sasaran, bahwa orang yang berpenghasilan cukup itu tidak memanfaatkan kuota BBM subsidi," kata Achmad Baidowi kepada wartawan, Jumat (13/9/2024).

Selain itu, pria yang akrab disapa Awiek ini mengatakan pembatasan BBM subsidi itu agar penggunaan energi fosil tidak berlebihan. Pasalnya, Indonesia saat ini bakal memajukan energi baru terbarukan

"Yang berikutnya pembatasan itu juga pengendalian penggunaan bbm kita supaya tidak jor-joran karena kita nanti khawatir akan mengalami ketergantungan pada energi fosil," ucapnya.

"Sementara, kapasitas energi fosil kita semakin sedikit. Semakin habislah. Itu termasuk energi yang tidak diperbaharukan kan. Lebih pada itu," sambungnya.

Ia menambahkan program pemerintah ini menyasar kepada masyarakat kecil seperti driver ojol agar dapat memanfaatkan BBM bersubsidi.

"Mekanisme kompensasi lebih kepada masyarakat kecil masyarakat tidak mampu itu juga harus diatur oleh pemerintah," katanya.

Menurutnya, program pembatasan BBM subsidi bagus namun harus diawasi secara ketat oleh pemerintah.

"Program ini baik tapi dari yang kemarin-kemarin pelaksanaannya itu sering kali tidak sesuai dengan harapan. Tinggal nanti pengawasan dan pengetatan di lapangan," tutupnya.

2 dari 2 halaman

Diyakini Mampu Menutup Kebocoran APBN

Pemerintah berencana melakukan pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat. Tujuannya, demi menyelamatkan kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, klaim pemerintah, agar BBM bersubsidi lebih tepat sasaran, sebab pengguna motor tidak terkena dampaknya.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia, Igor Dirgantara meyakini, rencana pembatasan BBM bersubsidi menjadi bukti pemerintah ke depan akan berpihak pada rakyat kecil. Alasannya, agar mereka yang bermobil tidak lagi menggunakan BBM subsidi.

"Program ini salah satu bukti pemerintah berpihak pada wong cilik. Karena ke depan enggak ada lagi orang-orang kaya bermobil menggunakan bbm bersubsidi," ujar Igor kepada media, seperti dikutip Kamis (12/9/2024).

Igor menilai, program pemerintah terkait menjadi langkah positif. Apalagi, mayoritas orang Indonesia adalah kelompok kelas menengah ke bawah pengguna roda dua.

“Jadi ke masyarakat kelas atas agar tidak menggunakan hak rakyat kecil dengan menggunakan BBM bersubsidi ini,” wanti dia.