Mengukur Kualitas Para Capim KPK: Tak Bermasalah dan Tersandera

Peneliti Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Diky Anandya mengatakan, dari 20 nama capim KPK yang disampaikan oleh pansel, pihaknya masih menemukan nama dengan setumpuk persoalan. Baik kompetensi maupun integritasnya.

"Misalnya, ada sejumlah nama yang sebelumnya pernah dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik, seperti Johanis Tanak dan Pahala Nainggolan. Berkenaan dengan hal tersebut, proses seleksi kali ini menggambarkan bahwa Pansel belum maksimal menggali rekam jejak mereka," kata dia kepada Liputan6.com, Jumat (13/9/2024).

Diky menegaskan, sebenarnya ada banyak kanal informasi yang bisa dimanfaatkan oleh Pansel untuk mengetahui hal tersebut, salah satunya Dewan Pengawas KPK. 

"Bukan cuma persoalan integritas, dalam lingkup kompetensi, kami juga melihat ada pejabat struktural KPK yang masih diloloskan oleh Pansel, yaitu, Tanak. Padahal, di bawah kepemimpinannya, lembaga pemberantas korupsi itu kerap dipersepsikan negatif oleh masyarakat, serta kerap menimbulkan kegaduhan," jelas dia.

"Jika model kepemimpinannya begitu, lalu untuk apa tetap diloloskan? Bukankah hanya akan mengulangi hal yang sama jika kelak ia terpilih?," sambungnya.

Selain itu, dia juga menyebut dari 20 orang kandidat, 45 persen atau sekitar 9 orang di antaranya berasal dari klaster penegak hukum, baik aktif maupun purna tugas. 

"Dari situasi ini tentu timbul pertanyaan sebagai berikut; Apakah Pansel sedari awal memang mengharapkan KPK diisi oleh para aparat penegak hukum? Bila itu benar, maka ada sejumlah potensi pelanggaran dan kesesatan berpikir pada cara pandang tersebut," tutur Diky.

Mestinya, kata dia, proses seleksi ini dapat mengikuti perintah Undang-Undang KPK yang memberikan keleluasaan bagi setiap kalangan, sepanjang memenuhi syarat, untuk bisa mendapatkan kesempatan menjadi Komisioner atau Dewan Pengawas KPK. 

"Kedua, dominasi aparat penegak hukum dalam hasil seleksi kali ini mengundang persepsi di tengah masyarakat terkait adanya dugaan intervensi pihak lain kepada Pansel. Adapun intervensi yang dimaksud dapat berasal dari pihak manapun, misalnya, kalangan eksekutif atau mungkin pimpinan aparat penegak hukum," jelasnya.

Terakhir, lanjut Diky, cara pandang semacam itu menggambarkan bahwa Pansel pada dasarnya benar-benar tidak memahami seluk beluk kelembagaan KPK.

"Sebab, di dalam UU KPK tidak ditemukan satupun pasal yang mewajibkan kalangan aparat penegak hukum untuk mengisi struktur kepemimpinan KPK. Cara pandang tersebut justru membuka ruang terjadinya konflik kepentingan dan loyalitas ganda," tuturnya.

Karena itu ke depan sebenarnya para komisioner dan dewas punya tugas sederhana. Yaitu memastikan independensi dari para pimpinan untuk mengusut suatu kasus.

"Berikan Jaminan bahwa calon dari klaster penegak hukum hanya akan tunduk pada perintah undang-undang, di tengah maraknya fenomena jiwa korsa di lembaga asalnya," pungkasnya.

Sekretaris Jenderal Transparency Internasional Indonesia (TII) Danang Widoyoko menyayangkan keputusan pansel, lantaran masih meloloskan nama-nama yang jelas memiliki rekam jejak buruk dan tidak memiliki prinsip anti korupsi.

"Nama-nama tersebut, Ibnu Basuki Widodo dari kontingen hakim yang pernah melarang jurnalis untuk meliput kasus mega korupsi E-KTP dengan terdakwa Setya Novanto. Lalu Irjen Pol Sang Made Mahendra Jaya yang merupakan Pj Gubernur Bali diduga kuat memerintahkan pembubaran dan intimidasi terhadap panitia People’s Water Forum tahun 2024 dengan melibatkan ormas," kata dia kepada Liputan6.com, Jumat (13/9/2024).

Menurut Danang, kedua sosok itu yang masih diloloskan pansel dalam uji kompetensi ini jelas menguatkan dugaan adanya konflik kepentingan dan ketidakseriusan untuk memilih figur yang berintegritas dalam proses pemilihan capim-dewas KPK ini.

"Proses seleksi pimpinan dan dewan pengawas ini hanyalah bentuk kompromi politik bukan profesionalitas. Jangan sampai pansel membuat KPK bunuh diri berkali-kali dan justru menghadirkan ‘boneka baru’ untuk jadi alat politik rezim ke depan," ungkap dia.

Danang menuturkan, sangat terlihat jelas bahwa pansel hanya memilih berdasarkan keterwakilan kontingen (APH,Internal KPK, PNS), dan tidak melihat berdasarkan rekam jejak setiap kandidat sejara objektif.

"Hal ini terbukti dari 20 kandidat Capim dan Dewas KPK yang lolos seleksi hanya menunjukkan keterwakilan saja tetapi tidak menyasar pada integritas, kemampuan dan keberpihakan pada agenda pemberantasan korupsi," ungkap dia.

"Pansel sepatutnya tegas memangkas nama-nama yang sudah jelas memiliki rekam jejak buruk yakni tidak patuh hukum, tidak lapor LHKPN, termasuk kinerja pada jabatan sebelumnya," pungkasnya.