AHY Berharap Dapat Tugas dari Prabowo di Pemerintahan

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimuti Yudhoyono (AHY), menyatakan partainya akan menyambut baik jika diberikan kepercayaan bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029.

Menurut AHY, Partai Demokrat adalah bagian tidak terpisahkan dari perjuangan dan kemenangan Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden 2024.

"Kami tentunya berharap dapat menjadi bagian dalam mengawal pemerintahan ke depan. Ini juga yang diharapkan dan ditugaskan oleh Beliau (Prabowo) kepada kami, keluarga besar Partai Demokrat," kata AHY di IKN, Jumat (13/9/2024).

"Saya tentu harus siap menjalankan tugas apa pun yang diberikan oleh Beliau," ucap AHY.

AHY menegaskan Partai Demokrat siap untuk menjalankan peran di pemerintahan sebaik-baiknya sebagai sebuah amanah dengan penuh tanggung jawab.

"Jadi tentunya kita semua harus siap dan siap untuk menjadi bagian super tim yang akan Beliau bentuk lima tahun ke depan," ujar AHY.

Sebelumnya, adik Prabowo yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, semoat berkomentar ada empat alumnus SMA Taruna Nusantara yang bakal masuk dalam daftar kabinet Prabowo.

Namun, dia mengaku telah berjanji kepada Prabowo tidak mengungkap nama-nama itu ke publik. Diketahui, AHY merupakan lulusan terbaik SMA Taruna Nusantara Angkatan ke-5. Maka tidak heran, nama AHY digadang-gadang satu dari empat nama tersebut.

Pemerintahan Prabowo-Gibran akan mulai menjalankan tugasnya pada 20 Oktober 2024. Hal itu ditandai dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Pada sidang kabinet terakhir di Istana Garuda IKN, Presiden Jokowi sudah menyampaikan kepada para menterinya untuk menuntaskan tugas yang belum rampung dan mendukung penuh transisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Tercatat ada dua poin utama yang disampaikan. Pertama, transisi pemerintahan ke Prabowo sebagai presiden terpilih 2024-2029 harus berjalan efektif. Bahkan Jokowi memberi lampu hijau jika harus membuat regulasi baru.

Kedua, Jokowi meminta kepada para pembantunya untuk tidak membuat kebijakan yang merugikan rakyat. Sehingga berpotensi menimbulkan gejolak di akhir masa jabatannya dan transisi ke pemerintahan berikutnya.

Baca juga Akun Fufufafa Hina Habis-habisan Prabowo dan Keluarganya, Istana: Belum Pasti Punya Gibran