Cak Imin Harap RUU Kementerian Negara Tak Batasi Prerogatif Presiden

Liputan6.com, Jakarta Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah menyetujui, Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai RUU Kementerian Negara jangan sampai membatasi kewenangan presiden.

Adapun dalam RUU Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah kementerian yang menyesuaikan kebutuhan presiden atau tidak dibatasi.

"Tentu pada dasarnya menteri itu prerogatif presiden, jangan sampai undang-undang yang dibuat itu membuat hak prerogatif presiden itu menjadi terbatasi," kata Cak Imin, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (14/9/2024).

Cak Imin menegaskan, presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan susunan para pembantunya. Di sisi lain, dia juga mengingatkan presiden juga harus bertanggung jawab atas keputusannya.

"Presiden bebas karena prerogatifnya, tapi presiden harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihan baik itu nomenklatur maupun orang-orangnya yang mengisinya," tegasnya.

Sebelumnya, pengambilan keputusan tingkat I dilakukan dalam rapat Panja RUU yang digelar pada Senin (9/9/2024) malam.

Ketua Panja RUU Kementerian Negara Achmad Baidowi (Awiek) menyampaikan laporan hasil pembahasan Panja bersama pemerintah.

Kemudian, Ketua Baleg DPR Wihadi Wiyanto mempersilakan setiap fraksi menyampaikan pandangan mini. Hasilnya, seluruh atau 9 fraksi menyatakan setuju, namun ada PDIP yang menyatakan setuju dengan catatan.

“Selanjutnya kami minta persetujuan rapat, apakah hasil pembahasan RUU tentang Kementerian Negara dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?" tanya Wihadi. Peserta rapat menyatakan setuju.