Liputan6.com, Jakarta Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, menteri di kabinet presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, akan banyak diisi dari kalangan profesional murni.
"Kalau yang dari profesional murni, nah itu agak banyak memang yang masuk kelihatannya begitu," kata dia, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (14/9/2024).
Baca Juga
Namun, Dasco enggan membeberkan jumlah menteri di Kabinet Prabowo-Gibran yang akan berasal kalangan profesional murni. Dia menegaskan, hal tersebut masih ditentukan oleh Prabowo.
Advertisement
"Iya saya belum tahu apakah parpol-parpol kemudian mengirimkan kader yang kader profesional atau kader murni yang profesional atau profesional di luar kader, ini juga belum bisa disampaikan ke publik karena kita belum lihat," ucap Dasco.
Lebih lanjut, dia juga belum bisa mengungkap jumlah kementrian yang ditetapkan Prabowo.
"Ya paling cepat H-7 bisa juga lebih lambat lagi tergantung dinamika pada saat itu," imbuh Dasco.
Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan membentuk 44 kementerian. Gagasan membentuk kabinet gemuk ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan untuk percepatan program Prabowo-Gibran.Â
"Ya tidak apa kalau dianggap kebutuhankan mau melakukan percepatan. Enggak ada masalah kok. Tinggal tupoksinya saja, saya pikir itu masing-masing pemimpin punya style berbeda," kata Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Setiap Presiden Punya Gaya Masing-masing
Menurut Bahlil, berapa pun jumlah kementerian di kabinet adalah hak sepenuhnya presiden terpilih. Sebab, tiap presiden punya gaya masing-masing.
"Yang pertama untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan berkomentar melampaui batas berkomentar," kata dia.
Bahlil menilai, Prabowo pasti memperhitungkan matang-matang dan tidak akan melangkahi undang-undang terkait penyusunan kabinet. "Mau berapa jumlahnya kita liat saja dan saya yakinkan bahwa pasti pak prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan peundang-undangan."
Advertisement
Dinilai Bebani APBN
Kabinet gemuk ini dinilai justru tidak akan efisien, sebab akan menambah jumlah anggaran baru untuk belanja pegawai dan kebutuhan lain sehingga akan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).Â
Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan menilai, sayangnya pembentukan kabinet yang gemuk ini hanya untuk mengakomodir kepentingan politik partai-partai yang telah mendukung kemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Ditambah lagi, Prabowo juga sedang berupaya untuk merangkul kelompok politik yang berseberangan dalam pilpres untuk mendukung berjalanya pemerintahan ke depan.
"Saya lihat Prabowo akan mengedepankan stabilitas politik sehingga politik akomodir merupakan upaya untuk dapat merangkul semua kelompok politik yang ada di Indonesia," kata Hasyibulloh kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis, (12/9/2024).
Sehingga ia menilai kementerian yang banyak itu bisa berjalan efektif jika ditempati oleh orang-orang profesional atau ahli di bidangnya.Â
"Sesuai rencana Prabowo membentuk zaken kabinet atau kabinet yang profesional tentu kita semua berharap formasi kabinet bisa efektif menjalankan fungsinya masing-masing demi kepentingan masyarakat banyak," kata Hasyibulloh.
Â
Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka.com