Gerindra Klaim Menteri Prabowo-Gibran dari Kalangan Profesional Murni Bakal Banyak

Menurut Bahlil, berapa pun jumlah kementerian di kabinet adalah hak sepenuhnya presiden terpilih. Sebab, tiap presiden punya gaya masing-masing.

"Yang pertama untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan berkomentar melampaui batas berkomentar," kata dia.

Bahlil menilai, Prabowo pasti memperhitungkan matang-matang dan tidak akan melangkahi undang-undang terkait penyusunan kabinet. "Mau berapa jumlahnya kita liat saja dan saya yakinkan bahwa pasti pak prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan peundang-undangan."

Kabinet gemuk ini dinilai justru tidak akan efisien, sebab akan menambah jumlah anggaran baru untuk belanja pegawai dan kebutuhan lain sehingga akan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 

Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan menilai, sayangnya pembentukan kabinet yang gemuk ini hanya untuk mengakomodir kepentingan politik partai-partai yang telah mendukung kemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Ditambah lagi, Prabowo juga sedang berupaya untuk merangkul kelompok politik yang berseberangan dalam pilpres untuk mendukung berjalanya pemerintahan ke depan.

"Saya lihat Prabowo akan mengedepankan stabilitas politik sehingga politik akomodir merupakan upaya untuk dapat merangkul semua kelompok politik yang ada di Indonesia," kata Hasyibulloh kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis, (12/9/2024).

Sehingga ia menilai kementerian yang banyak itu bisa berjalan efektif jika ditempati oleh orang-orang profesional atau ahli di bidangnya. 

"Sesuai rencana Prabowo membentuk zaken kabinet atau kabinet yang profesional tentu kita semua berharap formasi kabinet bisa efektif menjalankan fungsinya masing-masing demi kepentingan masyarakat banyak," kata Hasyibulloh.

Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka.com