Pakar Nilai PDIP Sulit Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Liputan6.com, Jakarta - Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, menilai ada beberapa faktor yang membuat PDI Perjuangan (PDIP) sulit bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Pertama, faktor sejarah. Orde lama versus orde baru. Soekarno versus Soeharto. Dan kita tahu, ada Titiek Soeharto bersama Prabowo," ungkap R Haidar Alwi.

Ia meyakini, orde baru merupakan memori kelam yang sangat membekas dalam ingatan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Baik pada masa awalnya ketika Soeharto menduduki tampuk kekuasaan menggantikan Soekarno, maupun pada akhirnya saat Megawati berperan dalam reformasi tumbangnya orde baru.

"Kedua, faktor SBY," lanjut R Haidar Alwi.

Ia melihat, hingga saat ini Megawati belum bisa menerima kekalahannya dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Pilpres 2004. Kala itu, SBY yang menjabat Menko Polhukam Kabinet Gotong Royong Megawati dengan Partai Demokrat yang baru didirikannya berhasil mengalahkan Megawati dengan perolehan suara 60,62 persen berbanding 39,38 persen.

Dua dekade berlalu, kata Haidar, pertemuan antara Megawati dan SBY bisa dihitung jari. Mereka hanya bertemu di acara-acara resmi. SBY sendiri kini merupakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang tergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran.

"Ketiga, faktor Jokowi," sambung R Haidar Alwi.

Dalam pengamatannya, PDI Perjuangan mungkin menganggap Jokowi sebagai pengkhianat. Mulai dari dukungan terhadap Prabowo, pencalonan Gibran sebagai Cawapres, hingga pemecatan Bobby Nasution sebagai kader PDIP.

"Bagi Megawati dan PDIP, semua itu mungkin berbau pengkhianatan," pungkasnya.