Minta Dualisme Kadin Diselesaikan Internal, Jokowi: Jangan Bola Panasnya Disorong ke Saya

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas Profesor Asrinaldi menilai bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sarat dengan kepentingan politik.

Munaslub Kadin pada 14 September 2024 mendongkel Arsjad Rasjid dan menetapkan pengusaha Anindya Bakrie sebagai ketua umum.

"Tentu publik sangat tahu bahwa ini ada kaitannya dengan proses politik. Apalagi Kadin ini kan memang mitra pemerintah dalam hal pembangunan ekonomi di Indonesia," kata Asrinaldi dilansir Antara, Senin (16/9/2024).

Menurut Asrinaldi, Kadin merupakan mitra strategis pemerintah dalam koordinasi maupun penyelenggaraan pembangunan atau perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, sosok yang memimpin harus yang selaras dengan kepentingan politik pemerintah ke depan.

Sementara itu, diketahui, Arsjad Rasjid adalah Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 yang merupakan rival dari presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Mau tidak mau tentu ini akan dikaitkan dengan proses politik yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Karena bagaimanapun, dalam konteks apa yang dilakukan oleh Ketua Kadin, Arsjad Rasjid, itu kan tidak ada persoalan sebenarnya, tetapi faktanya berkata lain," ujar Asrinaldi.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, dengan tegas membantah adanya campur tangan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang menetapkan pengusaha Anindya Bakrie sebagai ketua umum. Ari menegaskan bahwa Munaslub adalah urusan internal Kadin.

"Tidak ada cawe-cawe dari Presiden. Itu urusan internal Kadin," kata Ari kepada wartawan, Senin (16/9/2024).

Ari menjelaskan bahwa Jokowi sangat menghormati Kadin sebagai lembaga independen yang memiliki mekanisme internal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Selain itu, Ari juga menyampaikan bahwa Kementerian Sekretariat Negara belum menerima surat dari Kementerian Hukum dan HAM terkait Keputusan Presiden (Keppres) mengenai penetapan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin.

"Proses awal di pemerintahan ada di Kementerian Hukum dan HAM. Istana/Kemensetneg belum menerima surat dari Kemenkumham," jelas Ari.