7 Respons Berbagai Pihak Usai Munaslub Tetapkan Anindya Bakrie Jadi Ketua Umum Kadin Indonesia

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia menggantikan Arsjad Rasjid.

Terkait hal tersebut, Koordinator Penggerak Milenial Indonesia (PMI), Adhiya Muzakki mengatakan, sosok Anindya pantas menduduki posisi di Kadin tersebut.

"Terpilihnya bapak Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin tentu membawa kabar baik sekaligus angin segar di tubuh Kadin. Karena, antara Kadin dan Pemerintah harus bersinergi untuk percepatan pembangunan dan demi mewujudkan cita-cita bersama," kata dia dalam keterangannya, Sabtu 14 September 2024.

Adhiya berharap, kerja sama yang baik antara pemerintah dan pengusaha, diharapkan mampu mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen year on year (yoy) di masa mendatang.

"Tentu tujuannya adalah bagaimana perekonomian kita di masa transisi ini bisa tumbuh. Karena transisi kepemimpinan ini harus sukses untuk Indonesia Maju dan lebih baik lagi," ungkap dia.

Adhiya beserta pihaknya berharap, kepemimpinan Kadin di bawah kendali Anindya bisa menjadi role model bagi pengusaha, serta anak muda lainnya untuk berpartisipasi aktif meningkatkan perekonomian negara.

"Kami akan mengawal penuh kepemimpinan bapak Anindya ke depan. Kami optimis, Kadin akan semakin besar dan maju di bawah kendali beliau," pungkasnya.

Sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) mendukung hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) Kadin Indonesia tahun 2024 yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum KADIN Indonesia Periode 2024-2029.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta menyatakan di tengah tekanan kondisi perekonomian bangsa, peran dunia usaha sangat penting untuk memberi masukan kepada pemerintah mendatang.

"Bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi memastikan bahwa masukannya didengar, dikaji dan diimplementasikan," kata Redma dalam keterangan resmi, Minggu 15 September 2024.

Dalam acara MUNASLUB KADIN Indonesia yang digelar pada Sabtu, 14 September 2024 juga hadir Jemmy Kartiwa, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia.

Munaslub 2024 KADIN Indonesia diinisiasi oleh mayoritas KADIN Provinsi dan Asosiasi serta Himpunan Anggota Luar Biasa (ALB) KADIN Indonesia, dimana dalam penyelenggaraannya dihadiri oleh 28 KADIN Provinsi dan 25 Asosiasi/Himpunan pemegang suara yang mewakili 221 Asosiasi/Himpunan lain di 15 kelompok sektor ALB.

Redma menuturkan kondisi dunia usaha khususnya sektor manufaktur dengan tanda-tanda deindustrialisasi harus segera disikapi dan perlu langkah perbaikan secepatnya.

"Meski pasar dunia sedang terkoreksi, kita masih punya pasar domestik untuk tetap bisa tumbuh, KADIN diperlukan untuk mengkoordinasikan sejumlah permasalahan antar sektor dan melakukan langkah agar bisa mengoptimalkan pasar domestik untuk kepentingan industri kita," ujar Redma.

Adapun Redma menambahkan sektor manufaktur yang saat ini dalam trend PHK termasuk TPT didalamnya sangat penting untuk segera diselamatkan agar terhindar dari jurang krisis.

"Karena sektor manufaktur ini selain berfungsi sebagai penghasil devisa dan pemenuhan kebutuhan domestik juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial ekonomi sebagai sektor yang saat ini menyerap 18,82 tenaga kerja," tuturnya.

Menurut Redma, yang dalam kepengurusan KADIN Indonesia sebelumnya juga sebagai Ketua Komite Industri Pengolahan Lainnya dibawah WKU Asosiasi dan Himpunan, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen maka diperlukan pertumbuhan industri pengolahan di atas 10 persen dengan kontribusi terhadap PDB sekitar 25 persen.

Selain itu menurut Redma, bersama pemerintah KADIN kedepan perlu mengoreksi banyak kebijakan di sektor industri, energi, perdagangan, logistik, pertanian, pariwisata dan sektor lainnya hingga kebijakan insentif yang kurang efektif untuk saling bersinergi dan saling mendukung untuk mencapai target tersebut” jelas Redma.

"Pastinya Mas Anin sudah sangat paham permasalahan-permasalahan dunia usaha, dan sebagai Asosiasi dibawah naungan KADIN, sektor TPT siap berjuang bersama untuk mewujudkannya," pungkasnya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengucapkan selamat atas terpilihnya kepengurusan baru Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

"Saya ucapkan selamat atas mas Anin, atas amanah yang baru," kata Supratman dalam acara Sarahsehan Kadin, di Menara Kadin, Minggu 15 September 2024.

Acara Sarahsehan tersebut dihadiri Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo dan Anindya Bakrie yang ditunjuk sebagai Ketua Umum Kadin pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin pada 14 September 2024.

Pada kesempatan tersebut, Supratman mengatakan pemerintah menghormati proses internal yang berjalan di Kadin Indonesia. Menurutnya, Kadin Indonesia telah melalui proses internal pemilihan pengurus secara baik melalui munaslub.

"Kalau kami di pemerintah ya, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya dan sudah diselesaikan lewat dengan keputusan munaslub yang ada," jelas Supratman.

Supratman menambahkan, pemerintah akan mengikuti aturan dan mendukung aspirasi munaslub yang berasal dari perwakilan Kadin daerah.

Supratman menyebut pemilihan Anindya merupakan kehendak seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah dan pemerintah akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh internal Kadin Indonesia.

"Aturannya seperti itu. Namun semua keputusan presiden pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di kementerian. Kira-kira berapa lama, ya kalau bisa secepatnya, kenapa harus berlama-lama," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid menyebut kegiatan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu, 14 September di Hotel St. Regis ilegal dan tidak sah karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Arsjad menjelaskan Kadin Indonesia akan mengambil langkah hukum terhadap anggota Kadin Indonesia yang terlibat dalam kegiatan Munaslub.

"Kami ambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi," kata Arsjad dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa, Minggu 15 September 2024.

Arsjad menuturkan, dewan pengurus Kadin Indonesia sedang melakukan investigasi atas pelanggaran AD/ART. Dia juga mengungkapkan ada bukti-bukti yang sah dalam bentuk dokumen terkait kegiatan Munaslub ilegal kemarin.

"Kami akan ambil tindakan disipliner memastikan Kadin adalah rumah semua," ucap Arsjad.

Pada kesempatan yang sama, WKU Bidang Hukum dan HAM, Dhaniswara K. Haryanto menuding adanya pelanggaran AD/ART dan penyelewengan perbendaharaan organisasi dalam Munaslub kemarin sehingga keputusan Munas tidak terlaksana.

"Kalaupun dirasakan ada aturan yg dilanggar dan tidak berfungsinya Dewan Pengurus maka perlu peringatan dulu. Kalau diabaikan beri peringatan. Kalau diabaikan baru," pungkasnya.

Mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid dinilai menjadi korban rekayasa kubu yang menghendaki Munaslub dan memilih Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin yang baru.

Pengamat Politik Rocky Gerung menilai, dari awal Munaslub Kadin tidak untuk melengserkan Arsjad Rasjid, tapi memang Munaslub dilakukan untuk menunjuk ketua Kadin yang baru.

Rocky mengatakan, melengserkan Arsjad dengan mencari-cari kesalahannya untuk melakukan Munaslub tidak dibenarkan dalam ketentuan maupun aturan Kadin.

"Tidak ada prinsip Munaslub itu untuk melengserkan Arsjad, kecuali Arsjad ada melanggar UU dan aturan tentang Kadin," kata Rocky Gerung kepada wartawan, Minggu 15 September 2024.

Rocky berpandangan, pada dasarnya Arsjad itu tidak layak untuk dilengserkan. Oleh karenanya, pihak yang berseberangan dengan Arsjad melakukan manuver dengan upaya agar Arsjad dilayakkan untuk dilengserkan.

"Munaslub itu karena direkayasa untuk dilengserkan, bukan karena dia (Arsjad) berbuat salah," jelas Rocky.

Senada, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas Profesor Asrinaldi menilai bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sarat dengan kepentingan politik.

Munaslub Kadin pada 14 September 2024 mendongkel Arsjad Rasjid dan menetapkan pengusaha Anindya Bakrie sebagai ketua umum.

"Tentu publik sangat tahu bahwa ini ada kaitannya dengan proses politik. Apalagi Kadin ini kan memang mitra pemerintah dalam hal pembangunan ekonomi di Indonesia," kata Asrinaldi dilansir Antara, Senin 16 September 2024.

Menurut Asrinaldi, Kadin merupakan mitra strategis pemerintah dalam koordinasi maupun penyelenggaraan pembangunan atau perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, sosok yang memimpin harus yang selaras dengan kepentingan politik pemerintah ke depan.

Sementara itu, diketahui, Arsjad Rasjid adalah Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 yang merupakan rival dari presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Mau tidak mau tentu ini akan dikaitkan dengan proses politik yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Karena bagaimanapun, dalam konteks apa yang dilakukan oleh Ketua Kadin, Arsjad Rasjid, itu kan tidak ada persoalan sebenarnya, tetapi faktanya berkata lain," pungkas Asrinaldi.

Tiga konfederasi buruh terbesar di Indonesia yakni, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) hanya mengakui Kadin Indonesia dibawah komando Arsjad Rasjid sebagai mitra.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyesalkan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Kadin Indonesia yang mendongkel kepemimpinan Arsjad Rasjid.

"Kami pastikan tiga konfederasi buruh hanya mengakui Kadin Indonesia dibawah komando Arsjad Rasjid," tegas Andi Gani saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (15/9/2024).

Menurut Andi Gani, tidak ada yang bisa mengkudeta kepemimpinan Arsjad sebagai ketua umum Kadin. Sebab, payung hukum yang menyatakan kepemimpinan Arsjad sebagai bos Kadin yang sah, belum diubah.

"Kepemimpinan Arsjad sebagai Ketua Umum Kadin berdasarkan AD/ART dan Keputusan Presiden (Keppres) yang sampai hari ini belum dicabut," katanya.

Dijelaskan Andi Gani, banyak hal positif yang dilakukan Arsjad untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Di antaranya mengenai vokasi pendidikan buruh.

Lalu, dalam sejarah Kadin, baru pertama kali Ketua Umun Kadin Indonesia mau bertatap muka langsung mengundang presiden buruh duduk satu meja membahas kerja sama hubungan industrial yang harmonis.

Presiden ASEAN Trade Union Council (ASEAN TUC) ini juga mengaku khawatir, jika organisasi pengusaha saja bisa di intervensi oleh pihak lain, kedepan bisa saja konfederasi buruh bisa direcoki.

"Di kesempatan ini kami juga mengingatkan, jangan main-main dengan konfederasi buruh. Kalau ada pihak yang berencana melakukannya, kami siap melakukan perlawanan," ucap Andi Gani.

Sementara, Presiden KSPI Said Iqbal mengingatkan kepada pihak-pihak yang mencoba menggangu kepemimpinan Arsjad. Kata Iqbal, peserta Munaslub yang mengangkat Anindya Bakrie sebagai ketua umum Kadin ilegal akan berhadapan dengan buruh.

Iqbal mencontohkan dampak yang dikhawatirkan akan timbul dari perseteruan Kadin ini. Dalam waktu dekat di November akan ada keputusan tentang upah minimum.

"Pertanyaannya Apindo mana yang akan jadi perwakilan di dewan pengupahan? Selain ini rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk menaikan pertumbuhan ekonomi terancam mandek," jelasnya.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana membantah ada campur tangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dibalik Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang itu menetapkan pengusaha Anindya Bakrie menjadi ketua umum.

Ari mengatakan Munaslub merupakan urusan internal Kadin.

"Tidak ada "cawe-cawe" dari Presiden. Itu urusan internal Kadin," kata Ari kepada wartawan, Senin (16/9/2024).

Dia menuturkan Jokowi sangat menghormati Kadin sebagai lembaga independen yang memiliki mekanisme internal sesuai AD/ART.

Disisi lain, Ari menyampaikan Kementerian Sekretariat Negara belum menerima surat dari Kemenkumham terkait Keppres Penetapan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin.

"Proses awal di pemerintahan ada di Kementerian Hukum dan HAM. Istana/Kemensetneg belum menerima surat dari Kemenkumham," jelas Ari.