Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyatakan, kabinet Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka akan berbeda dengan kabinet ala Presiden Jokowi. Menurutnya, nantinya akan ada kementerian yang dipisah dan ada juga yang akan digabung.
"Ada kementerian yang dipisah ada beberapa kementerian yang memang digabung," kata Muzani di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Muzani juga memastikan akan ada penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo mendatang.
"Memang jumlah keseluruhan mungkin bertambah dari yang sekarang, jumlahnya berapa saya enggak tahu persis. Tapi penambahan atau pemisahan dari 1 kementerian semua sudah dibicarakan melalui kementerian," ujarnya.
Muzani menyebut, penambahan kementerian/lembaga diharapkan bisa memaksimalkan program atau janji kampanye Prabowo-Gibran.
"Harapan Pak Prabowo adalah menteri-menteri yang akan datang lebih fokus kepada penanganan program yang itu dilakukan dengan cara melakukan pemisahan dari kementerian-kementerian lain," tambahnya.
Menurut Muzani, apabila ada program yang bisa ditangani kementerian yang sudah ada, maka tidak akan pemisahan.Â
"Kalau itu bisa di-handle dari kementerian yang sudah ada pada prinsipnya beliau tidak keberatan, tapi kalau ternyata ada sektor, ada kemampuan yang lebih bisa maksimal lagi, beliau ingin itu bisa lebih maksimal," pungkas dia.
Sebagian Parpol Ajukan Nama Jadi Calon Menteri
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengakui memang sudah ada beberapa partai politik (parpol) yang mengusulkan nama untuk diajukan sebagai menteri kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Dia menjelaskan, saat ini nama-nama tersebut sedang dicek satu persatu oleh Prabowo.
"Ada yang sudah mengusulkan dan sedang diprofiling disimulasikan ya nanti pada waktunya akan disampaikan kembali kepada ketua umum yang bersangkutan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (14/9/2024).
Namun, Dasco tidak mengetahui parpol mana saja yang sudah mengusulkan nama menteri untuk pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut.
"Ini saya kurang tahu karena itu langsung ke Pak Prabowo ya," ucap dia.
Â
Advertisement
Hak Prerogatif Presiden
Lebih lanjut, Dasco menegaskan, bahwa persoalan menteri adalah hak prerogatif presiden.
Menurutnya, Prabowo saat ini juga sedang fokus melakukan simulasi dalam rangka menyusun susunan kabinet periode 2024-2029.
"Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," imbuh dia.Â