Polemik Iuran Pensiun Tambahan, Presiden KSPSI: Jokowi akan Buat Buruh Bahagia di Akhir Jabatannya

Wakil Ketua Umum TPN Ganjar-Mahfud Andi Gani Nena Wea memastikan pihaknya masih menunggu hasil real count KPU dibanding percaya pada hitung cepat lembaga survei. (Istimewa) — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea. (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyebut Presiden Joko Widoeo (Jokowi) akan segera menentukan sikap terkait wacana iuran pensiun tambahan. Iuran tersebut dinilai sangat memberatkan para pekerja.

"Saya sampaikan juga usulan buruh mengenai potongan dana pensiun tambahan, dalam waktu dekat Presiden akan menyampaikan pengumuman kebijakan beliau," ujar Andi Gani usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Andi Gani menyampaikan kepada Jokowi bahwa iuran tersebut akan memberatkan para buruh yang saat ini sudah memiliki banyak potongan gaji. Namun, dia tak ingin membocorkan apakah Jokowi menyetujui iuran tersebut atau tidak.

"Saya tidak akan mendahului Presiden, karena Presiden akan mengumumkan sendiri. Sore atau lusa saya akan dipanggil ke Istana bersama Bung Said Iqbal (Presiden Partai Buruh)," ujar Andi.

Dalam pertemuan dengan Jokowi, Andi Gani menyampaikan bahwa harga kebutuhan pokok saat ini sedang naik sehingga iuran pensiun tambahan akan membebani pekerja. Menurut dia, Jokowi pun terkejut soal kebijakan iuran pensiun tambahan.

"Saya memberikan masukan, 'Bapak Presiden, buruh sudah sangat berat, banyak potongan, harga juga naik, tolong pikirkan kebijakan ini'. Presiden juga agak terkejut, siapa yang mengeluarkan ini, saya juga kaget," tutur Andi Gani menirukan Jokowi.

"Jadi ada semacam, Presiden bertanya, siapa yang mengeluarkan, ini ada peraturan yang dibuat segala hal, dan presiden menerima masukan saya," sambung Andi Gani.

Dia menuturkan Jokowi berharap kebijakan terkait iuran pensiun tambahan yang dikeluaarkan di akhir masa jabatannya nanti dapat menyenangkan para buruh.

"Presiden menegaskan mudah-mudahan kebijakan yang akan saya keluarkan di akhir masa ini akan membuat buruh merasa bahagia," pungkas Andi Gani.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menyebut pemotongan gaji pekerja untuk iuran Tapera, belum bisa dipastikan akan diberlakukan pada 2027 mendatang.

2 dari 2 halaman

OJK Masih Tunggu PP Terkait Program Iuran Pensiun Tambahan

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) terkait pengaturan mengenai batas gaji pekerja yang akan dikenakan program iuran pensiun tambahan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa ketentuan mengenai batasan pendapatan yang akan dikenakan kewajiban tersebut belum ada.

Karena PP belum diterbitkan, OJK hanya berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan program pensiun yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

"Kami dalam hal ini masih menunggu bentuk dari PP terkait Program Pensiun. Kami menunggu kewenangan yang ada dari pemerintah. Kami belum bisa bertindak lebih lanjut sebelum PP diterbitkan," kata Ogi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/9/2024).

Ogi menjelaskan bahwa dalam UU PPSK yang sudah diundangkan pada Januari 2023, memang terdapat amanat untuk penguatan dan harmonisasi program pensiun. Hal ini tertulis dalam bagian 4 dari UU PPSK, khususnya di pasal 189.

Sebagaimana diketahui, manfaat pensiun bagi warga negara, baik itu ASN, TNI, Polri, maupun pekerja formal, relatif sangat kecil. Oleh karena itu, sebagaimana diatur dalam pasal 189, Pemerintah akan mengharmonisasikan seluruh program pensiun untuk meningkatkan kesejahteraan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum.

"Jadi, kalau berdasarkan data yang ada, manfaat pensiun yang diterima pensiunan relatif sangat kecil, hanya sekitar 10-15% dari penghasilan terakhir yang diterima. Sementara itu, upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum menurut standar ILO seharusnya idealnya mencapai 40%," ujar Ogi.

Infografis Jokowi dan Keluarga Dilaporkan Kolusi-Nepotisme ke KPK. (Liputan6.com/Abdillah)

Kembali Berunjuk Rasa, Buruh Minta Kenaikan UMP 2025 Hingga 10 Persen

Buruh
Tokoh
Buruh adalah sebutan lain dari seorang yang bekerja untuk orang lain.
Lihat Selengkapnya
Buruh
Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
OJK
Perusahaan
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang berfungsi untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor keuangan.
Lihat Selengkapnya
OJK
Iuran Pensiun
pekerja
Iuran Pensiun Tambahan