Said Abdullah Sebut Kebijakan Fiskal dan Postur APBN 2025 Jawab Kebutuhan Presiden Terpilih

Liputan6.com, Jakarta Banggar DPR RI bersama Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025. Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah menyampaikan DPR bersama sama dengan pemerintah telah semaksimal mungkin meletakkan seluruh asumsi APBN 2025 dalam menjawab berbagai resiko dan tantangan setahun kedepan.

"Kita berharap persembahan terakhir Badan Anggaran periode 2019-2025 bersama pemerintah ini menjadi karya yang baik buat pemerintahan kedepan, rakyat, bangsa dan negara, serta menjawab kebutuhan anggaran dari Presiden terpilih, Jenderal (Purn) Prabowo Subianto," kata Said Abdullah dalam Rapat Paripurna ke-7 DPR RI periode 2024-2025, Kamis (19/9/2024).

Said menjelaskan bahwa Banggar DPR RI sepakat dengan Pemerintah untuk menargetkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang akan diwujudkan dalam bentuk strategi kebijakan fiskal jangka pendek.

"Fokusnya pada (i) pendidikan bermutu, melalui program peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan penguatan sekolah unggulan; (ii) kesehatan berkualitas, dengan pembangunan rumah sakit yang berkualitas, pemeriksaan kesehatan gratis, serta akselerasi penurunan stunting; (iii) pengentasan kemiskinan dan pemerataan, melalui perlindungan sosial, rumah layak huni dan terjangkau, serta Program Desa Mandiri, lumbung pangan, dan (iv) pertumbuhan ekonomi tinggi, melalui hilirisasi, akselerasi investasi berorientasi ekspor, serta transformasi ekonomi hijau. Target jangka pendek tersebut, kita pandang sebagai fokus Pemerintah yang harus dicapai pada tahun 2025," jelasnya.

Ketua DPP PDIP ini mengungkapkan bahwa posisi saat ini sudah berada pada track yang tepat untuk terus berlari menjadi negara maju pada tahun 2045 nanti.

"Kita sudah meletakkan kerangka kerja yang cukup kokoh dalam asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025. Bahkan target pertumbuhan ekonomi yang kita sepakati sebesar 5,2%, lebih baik dari prediksi lembaga Internasional, seperti IMF, WB, OECD," ungkapnya.

Said berharap pemerintah bisa segera melepaskan diri dari jebakan pertumbuhan ekonomi 5 persenan yang telah menghantui kita dalam satu dekade terakhir.

"Hal ini penting untuk diingatkan, jangan sampai kita masuk dalam jebakan yang sama dalam lima tahun kedepan. Selain itu, kita ingin memastikan mesin ekonomi kita berada dalam kondisi yang prima untuk bisa tumbuh lebih baik kedepannya," harapnya.

Begitupula target pencapaian inflasi yang terkendali pada angka 2,5%. Di saat negara lain masih berjuang menurunkan angka inflasi Indonesia sudah bisa mencapai angka inflasi normal sama seperti saat sebelum terjadinya krisis. DPR RI mengingatkan, terjadinya fenomena deflasi yang sudah kita alami dalam empat bulan berturut-turut, semenjak bulan Mei 2024, dikhawatirkan hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan daya beli masyarakat yang kemudian berdampak terhadap pelemahan ekonomi.

"Untuk menjaga laju inflasi tersebut agar tidak mengganggu kinerja Pemerintah baru nantinya, perlu memperkuat kolaborasi kebijakan antara Pemerintah dan BI, untuk menghasilkan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang tepat dan terukur," kata Said.