Jokowi Sebut Ada 85 Juta Pekerjaan Akan Hilang di Tahun 2025, Ini Penyebabnya

Menurut Jokowi, tantangan lainnya yakni, terjadinya perlambatan ekonomi global. Dia mengungkapkan bank sentral di hampir semua negara sedang memperketat kebijakan moneter untuk menekan inflasi.

"Artinya apa kalau moneter di rem? Artinya industri pasti akan turun produksinya, otomatis. Perdagangan global juga akan turun kapasitasnya," ucap dia.

Jokowi menekankan negara harus fokus pada pasar kerja sebab peluang kerja kedepannya semakin sedikit. Disisi lain, ada sangat banyak tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan.

"Ini yang harus kita hindari. Sehingga menurut saya, jangan sampai kita terlalu larut dengan situasi global meski kita ikuti, jangan terlalu kita terlalu terbawa oleh skenario ekonomi global meski kita harus selalu melihat angka-angka dan mengkalkulasi dengan perhitungan yang cermat," kata dia.

Terlebih, Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2030. Sehingga, akan ada banyak penduduk berusia produktif yang membutukan pekerjaan.

"Bonus demografi ini membuthkan pembukaan kesempatan kerja sebesar-besarnya. Padahal saat ini, untuk membuka lapangan pekerjaan kita menghadapi tantangan yang berat, semua negara menghadapi tantangan ini," pungkas Jokowi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terhadap dugaan kebocoran data 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diperjualbelikan. Termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kedua putranya.

Sri Mulyani mengatakan, dirinya telah meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pendalaman terhadap dugaan kebocoran NPWP tersebut. 

"Saya sudah minta pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk lakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya ya, oleh pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Adapun dugaan kebocoran data pajak ini disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto melalui unggahannya di media sosial X. Teguh menyebut, dalam kebocoran data NPWP tersebut terdapat data milik petinggi negara. Dia ntaranya, Presiden Jokowi dan dua anaknya, yakni Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan anak terakhirnya Kaesang Pangarep.

Selain itu, data Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi dan menteri lainnya juga termasuk dalam kebocoran data tersebut.

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll," tulis Teguh dalam akun X.

"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya seperti Erick Thohir, Zulkifli Hasan, juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," tambahnya.