Ikuti Pendidikan Lemhannas RI, Novita Hardini Persiapkan Diri sebagai Anggota DPR RI

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 Novita Hardini bersama para anggota DPR RI lainnya mengikuti program pemantapan nilai-nilai kebangsaan di Shangrila, 21-29 September 2024. Program ini bertujuan untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, yang diharapkan dapat diimplementasikan dalam setiap kebijakan dan tindakan legislatif.

Kegiatan orientasi sangat mampu menjelaskan tentang aspek administratif dalam menjalankan fungsi DPR RI.

"Program ini sangat penting untuk menguatkan pemahaman akan nilai-nilai kebangsaan dan wawasan kepemimpinan nasional, yang menjadi dasar tugas kami sebagai wakil rakyat," ujar Novita, dalam keterangan yang diterima, Senin (23/9/2024).

Selain itu, kegiatan ini juga berfungsi sebagai orientasi bagi anggota DPR RI yang baru terpilih, membantu mereka memahami tugas dan tanggung jawab di lembaga legislatif. Setiap harinya, para peserta menerima tiga hingga empat materi dari pembicara ahli. Salah satu sesi yang paling berkesan bagi Novita adalah pembekalan anti-korupsi yang diisi oleh Pimpinan KPK, Nurul Ghufron.

Dalam sesi tersebut, sebuah pertanyaan diajukan oleh peserta mengenai "mana yang lebih kuat, hukum atau politik?". Nurul Ghufron menjawab bahwa politik memiliki kekuatan lebih besar daripada hukum. Pernyataan ini mengundang perenungan mendalam bagi Novita.

"Pertanyaannya, politik dalam konsep yang baik atau buruk?" kata Novita.

"Politik yang baik adalah upaya mencapai tatanan sosial yang adil dan baik. Namun, jika politik dimanipulasi untuk mengejar kekuasaan, maka hukum bisa tunduk pada politik yang tidak adil. Hukum dan politik seharusnya seimbang, bekerja bersama demi kepentingan rakyat." tambahnya.

Politisi muda itu menegaskan bahwa keduanya – hukum dan politik – sama penting dan harus berjalan beriringan dalam proses pembangunan bangsa. Menurutnya, tantangan bagi anggota DPR RI adalah memastikan keputusan-keputusan politik tidak merugikan rakyat, melainkan sepenuhnya untuk kepentingan publik.