AHY: 117,9 Juta Tanah Terdaftar Beri Nilai Tambah Ekonomi Rp 6,721 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pihaknya telah mendaftarkan 117,9 juta bidang tanah hingga September 2024. Hasilnya, terdapat penambahan nilai ekonomi sebesar Rp6.721 triliun.

Hal itu disampaikan AHY saat menjadi inspektur upacara pada Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2024 di Kantor Kementerian ATR/BPN hari ini, Selasa (24/9/2024).

"Alhamdulillah, kita mampu melakukan akselerasi pendaftaran tanah, dari yang semula capaian berjumlah 46 juta bidang tanah terdaftar pada tahun 2017, menjadi 117,9 juta bidang tanah terdaftar hingga bulan September 2024 ini atau naik 250% dalam tujuh tahun terakhir," kata AHY dalam amanatnya seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (24/9/2024).

AHY menjelaskan, program PTSL yang sudah dijalankan dari tahun 2017 menyumbang pertambahan nilai ekonomi masyarakat dari perputaran nilai yang dihasilkan melalui Pajak Penghasilan (PPh), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hak Tanggungan. 

“Tentunya, nilai tambah ini kita harapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi iklim usaha di Indonesia dengan tujuan bersama, yaitu untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia," terang dia.

AHY percaya, dengan terus meningkatnya jumlah tanah terdaftar, artinya jumlah Kabupaten/Kota berstatus Lengkap juga akan terus meningkat. Hingga saat ini, sebanyak 33 kabupaten/kota telah dinyatakan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap. 

“Suatu kabupaten/kota dapat dikatakan Lengkap apabila seluruh bidang tanah telah terpetakan dan lengkap secara spasial, no gap, no overlap,” jelas AHY.

AHY optimis, dengan status itu, pemerintah daerah dapat memanfaatkan peta Kabupaten/Kota Lengkap tersebut, untuk menjadi dasar atau baseline dalam merencanakan pembangunan daerah serta pembentukan kebijakan ke depannya.

"Untuk itu, kita berharap, agar pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dapat terus mendukung Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Tidak hanya melalui PTSL, tetapi juga mencakup sertipikasi aset Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik, Good and Clean Governance," AHY menandasi.