Sukses

Istana Jakarta Kerap Dipuji Pemimpin Negara, Jokowi: Saya Merasa Inferior, Itu Bikinan Kolonial

Bukan hanya di Jakarta, Istana Kepresidenan di Bogor dan Yogyakarta juga bangunan warisan kolonial Belanda. Sehingga, Jokowi terkadang merasa inferior, Istana yang merupakan simbol negara, namun bikinan kolonial.

Liputan6.com, Penajam Paser Utara - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut Istana Kepresidenan Jakarta sering kali dipuji bagus dan indah oleh para pimpinan negara. Jokowi mengatakan dirinya sering merasa risau setiap mendengar pujian itu, sebab Istana Jakarta dibangun oleh kolonial Belanda.

"Saya sering mendapatkan tamu, perdana menteri, presiden dari negara lain. Yang saya sering risau itu kalau sudah bertanya, masuk ke Istana di Jakarta 'Presiden Jokowi, waduh Istana-nya bagus ya, indah'," kata Jokowi saat membuka Rakornas Baznas 2024 di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Rabu (25/9/2024).

"Saya mau jawab apa itu. Ya memang bagus, memang indah, tapi enggak saya teruskan, tapi (Istana) ini yang buat kolonial loh, yang buat kolonial Belanda," sambungnya.

Dia menuturkan Istana Kepresidenan di Bogor dan Yogyakarta juga bangunan warisan kolonial Belanda. Sehingga, Jokowi terkadang merasa inferior Istana yang merupakan simbol negara, namun bikinan kolonial.

"Baik (Istana) yang ada di Jakarta, di Bogor, di Jogja itu semua adalah bangunan kolonial Belanda, warisan dari kolonial Belanda. Sehingga kadang-kadang kita merasa inferior gitu, waduh ini istana sebuah simbol negara tetapi bikinan kolonial," tuturnya.

 

2 dari 2 halaman

Jokowi Realisasikan Gagasan Bung Karno

Oleh sebab itu, Jokowi setuju dengan gagasan Presiden pertama RI Soekarno alias Bung Karno untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Jakarta. Dia ingin Indonesia memiliki Istana Kepresidenan yang dibangun oleh anak bangsa.

Usai melewati proses kajian, Jokowi memutuskan ibu kota negara dipindahkan ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Dia menuturkan pemindahan ibu kota didukung oleh undang-undang yang disetujui oleh 93 persen fraksi di DPR RI yang mewakili masyarakat Indonesia.

"Jadi ini bukan Keputusan Presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Itu sudah melalui tahapan tahapan tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara," jelas Jokowi.