Mendagri Tegaskan Perkuat BAZNAS Lewat Dukungan Kelembagaan dan Data Kependudukan

Tito mengatakan, Kemendagri juga memperkuat kelembagaan dengan memperluas jaringan BAZNAS.

"Caranya dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dalam hal ini, sudah ada daerah-daerah yang melakukan, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Banten, meskipun banyak juga yang belum membentuk UPZ," katanya.

“Padahal saya sudah mengeluarkan Surat Edaran, instruksi untuk dibuat UPZ di semua OPD, bahkan sampai di tingkat desa,” imbuh Tito.

Ia juga meminta masukan dari BAZNAS terkait UPZ yang ada di OPD, sehingga Kemendagri bisa menginformasikan ke Pemda atau kepala daerah yang bersangkutan.

“Ada banyak instrumen, saya juga bisa koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk DAU (Dana Alokasi Umum) dikurangi, Dana Alokasi Khususnya untuk bidang tertentu bisa dikurangi sebagai punishment, banyak instrumen sebetulnya,” ujar Tito.

Selain itu, ia pun mengatakan, Kemendagri mendukung BAZNAS dalam hal pemanfaatan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Ia mengungkapkan bahwa hal itu dapat mengetahui berapa jumlah umat Islam yang ada di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa termasuk data usia dan pekerjaan.

"Ini akan bermanfaat untuk menentukan Baznas di daerah mana yang perlu dioptimalkan. Termasuk data-data masyarakat yang perlu mendapatkan bantuan sehingga bisa tepat sasaran," kata Tito.

(*)