Liputan6.com, Jakarta - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa susunan kabinet, termasuk penambahan jumlah kementerian dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan difinalisasi sebelum pelantikan presiden terpilih, pada 20 Oktober mendatang.
"Nanti finalisasi yang akan kemudian difinalkan sebelum pelantikan presiden terpilih," kata Dasco saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2024).
Baca Juga
Dasco menambahkan bahwa pembahasan mengenai penambahan kementerian dan lembaga masih dalam tahap dinamika.
Advertisement
"Bahwa segala sesuatu yang pada saat ini disampaikan itu masih dinamika. (Penambahan kementerian) Bisa ada bisa enggak, itu tergantung," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Hal ini disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah, anggota Dewan Penasihat Prabowo dan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI).
“Perlu ada semacam perubahan kelembagaan, yang pertama diubah adalah penerimaan negara,” ujar Burhanuddin dalam acara UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9).
Dukung Program Strategis
Burhanuddin menjelaskan bahwa perombakan ini penting untuk mendukung pelaksanaan program strategis Prabowo di tahun pertama kepemimpinannya.
Dia menegaskan bahwa tidak cukup hanya mengandalkan political will; diperlukan perubahan kelembagaan yang mampu meningkatkan penerimaan negara secara signifikan.
"Political will saja tidak cukup. Harus ada kapasitas untuk mengimplementasikannya. Oleh karena itu, diperlukan perubahan kelembagaan," lanjutnya.
Advertisement
Kementerian BUMN Juga Dirombak
Selain perubahan di Kementerian Keuangan, Burhanuddin juga menyebut bahwa transformasi kelembagaan akan dilakukan di Kementerian BUMN.
Menurutnya, meskipun nilai total BUMN Indonesia mencapai USD 1 triliun, kontribusinya terhadap negara masih dianggap rendah.
Perubahan kelembagaan ini direncanakan akan mulai diterapkan pada Januari 2025, ketika pemerintahan Prabowo resmi berjalan.
"Harus ada transformasi kelembagaan, transformasi bisnis, transformasi kultural, dan transformasi manajemen. Itu yang akan kita lakukan mulai Januari 2025," pungkas Burhanuddin.
Reporter: Alma Fikhasari
Sumber: Merdeka.com