6 Juta Data NPWP Bocor, Kominfo Tingkatkan Mitigasi Sesuai Perintah Jokowi

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yang meminta untuk segera dilakukan mitigasi atas peristiwa kebocoran data 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyampaikan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait kebocoran data 6 juta NPWP itu sejak pertengahan September 2024.

"Sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan peraturan perundangan, Kementerian Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dengan dugaan terjadinya kebocoran data pribadi," tutur Budi Arie kepada wartawan, Jumat (27/9/2024).

Dia menyatakan, saat ini proses klarifikasi masih dilakukan, termasuk langkah mitigasi terhadap 6 juta data NPWP yang bocor. Tentunya, upaya tersebut dilakukan dengan kolaborasi antar instansi terkait.

"Di saat bersamaan, upaya mitigasi dan tindaklanjut terus dijalankan bersama dengan BSSN dan Kepolisian RI," kata Budi Arie.

Sebelumnya, Jokowi menyebut insiden kebocoran data penduduk tak hanya terjadi di Indonesia, namun juga negara-negara lain.

"Peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain," kata Jokowi kepada wartawan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).

Menurut dia, ada beberapa penyebab yang membuat data penduduk Indonesia diretas oleh para hacker. Misalnya, keteledoran password dan penyimpanan data yang terlalu banyak di tempat berbeda-beda.

"Semua data itu mungkin karena keteledoran password bisa terjadi, atau karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker untuk masuk," jelasnya.

Jokowi pun telah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Kementerian Keuangan, hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk segera melakukan mitigasi terkait kebocoran data 6 juta NPWP.

"Saya sudah memerintahkan Kemkominfo, maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya," tutur Jokowi.