Sukses

Prabowo-Gibran Diharap Masukkan Agenda Perdamaian Palestina di 100 Hari Kerja Pertama

Pemerintahan Indonesia berikutnya yang dipimpin Prabowo-Gibran diharapkan menjadikan Palestina sebagai agenda prioritas dalam 100 hari pertama kepemimpinan.

Liputan6.com, Jakarta - Adara Relief International menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Langkah Strategis dan Taktis Indonesia untuk Gaza”. Direktur Utama Adara Relief International, Maryam Rachmayani Yusuf menegaskan, FGD menjadi penting karena genosida Israel di Gaza terus terjadi hingga saat ini.

“Adara Relief International sebagai lembaga kemanusiaan untuk Palestina merasa tergerak dan terpanggil untuk mengadakan FGD hari ini karena hampir genap satu tahun Israel melakukan genosida di Gaza,” kata Maryam saat FGD di Ruang GBHN Gedung MPR/DPR RI, Jumat (27/9/2024) seperti dikutip dari siaran pers.

Maryam mengungkap, selama 16 tahun berkiprah, Adara merasakan betapa beratnya penderitaan yang harus dialami oleh rakyat Palestina, khususnya anak-anak dan Perempuan, akibat penjajahan Israel. Terlebih di Gaza, selama 18 tahun merasakan pahitnya blokade Israel sehingga menjadikan Gaza sebagai penjara terbesar di muka bumi.

“Dalam respons situasi terkini, berbagai bantuan kamanusiaan telah kami salurkan, mulai dari kebutuhan pokok, sandang, pangan, hingga papan, dan juga mengirim obat-obatan dan medis lainnya,” kata Maryam.

“Namun semua itu tidak akan menyelesaikan permasalahan di Gaza karena akar dari permasalahan tersebut adalah penjajahan yang dilakukan oleh Israel,” tambahnya.

Maryam pun mengajak bersama elemen bangsa, mendesak agar pemerintahan Indonesia berikutnya yang dipimpin Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadikan Palestina sebagai agenda prioritas dalam 100 hari pertama kepemimpinan.

“Tujuannya, agar tercapainya gencatan senjata dan penghentian genosida secara permanen di Palestina,” harap Maryam.

2 dari 2 halaman

Terikat Konstitusi

Senada hal itu, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HMW) yang juga hadir dalam kegiatan FGD mengingatkan, pemerintah berikutnya harus paham bahwa Indonesia terikat dengan konstitusi.

“Karena konstitusi kita menyatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina sebagaimana yang tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” tegas HNW dalam kesempatan senada.

HNW menyatakan, Indonesia tidak sendiri dalam perjuangan membela dan membebaskan palestina dari penjajahan Israel. Perjuangan ini bisa dilakukan bersama dengan ASEAN, OKI, Liga Arab, dan PBB.

Sebagai informasi, selain Maryam dan HNW, hadir juga tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri MUI Sudarnoto, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, dan Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Ahrul Tsani Fathurrahman.

Kemudian dari sisi penanggap, hadir Muhammad Zaitun Rasmin selaku Ketua Wahdah Islamiyah, Yon Machmudi selaku Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia UI, Tomy Hendrajati selaku Presiden Umum Human Initiative, Sabriati Aziz selaku Ketua Sayap Perempuan ARIBP, Agung Nurwijoyo selaku Sekretaris Jenderal MINDA dan Oke Setiadi selaku Ketua ASPAC for Palestine.