Menanti Gebrakan DPR RI Periode 2024-2029, Berani Awasi Prabowo?

Liputan6.com, Jakarta Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI masa jabatan 2024-2029 resmi dilantik dalam Sidang Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota MPR/DPR/DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Adapun, anggota MPR terdiri atas seluruh anggota DPR dan DPD RI dengan jumlah 732 orang. Anggota DPR RI yang telah dilantik berjumlah 580 orang, sedangkan anggota DPD RI yang telah dilantik sebanyak 152 orang.

Untuk komposisinya, 307 Anggota DPR merupakan incumbent atau periode sebelumnya. Kemudian, 273 merupakan pendatang baru atau baru pertama kali duduk sebagai anggota DPR RI.

Sedangkan untuk DPD datanya terbalik, di mana incumbent atau anggota sebelumnya berjumlah 67 orang, sedangkan ada 85 anggota merupakan anggota baru.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro mengatakan, ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dibereskan dari periode sebelumnya. Yaitu terkait fungsi legislasi (menyusun dan membahas undang-undang) dan fungsi pengawasan.

"Sehingga pekerjaan rumah terbesar anggota dewan yang baru, itu memang di fungsi soal legislasi dan soal pengawasan. Karena itu yang menjadi titik krusial sehingga anggota dewan ini bisa optimal atau enggak perannya ke depan," kata dia kepada Liputan6.com, Selasa (1/10/2024).

Agung menyadari komposisi koalisi partai di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin memang mempengaruhi soal fungsi pengawasan ini. Di mana komposisi itu nyaris sama untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nantinya.

"Kalau untuk fungsi legislasi harusnya bisa ya, apalagi kalau memang mereka punya 'koalisi yang besar'. Harusnya bisa akseleratif, bisa lebih maksimal. Tapi kalau untuk soal fungsi pengawasan, ini menjadi tanda tanya besar. Karena tadi ya, semuanya merapat pada koalisi besar dan ada kekhawatiran pengawasannya hanya bersifat normatif, tidak subtantif. Sehingga peran-peran yang dalam untuk bisa lebih lanjut dilakukan menjadi tereduksi," ungkap dia.

Karena itu, mengingat koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran yang bakal gemuk, tak hanya bisa mengandalkan DPR saja, tapi peran seluruh elemen bangsa dalam hal ini publik juga harus ikut serta.

Agung pun menjelaskan, people of power atau kekuatan publik sudah dibuktikan nyata saat DPR periode lalu di akhir masa jabatannya hendak merevisi UU Pilkada tanpa mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Yang akhirnya, para anggota DPR hanya mengesahkan UU Pilkada sebagaimana ketentuan putusan MK.

"Pressure publiknya tinggi. Kalau pressure publik enggak (tidak ada tekanan publik), maka anggota dewan ini ya jalan terus, pasti. Jadi kalua ingin anggota dewan kita kuat, ya publiknya harus kuat juga sebagai pihak yang diwakili oleh anggota dewan itu," jelas dia.

Agung menegaskan, peranan publik penting karena para anggota parlemen ini tak bisa lepas dari kepentingan politik mereka, terlebih para anggota DPR yang masih ada hierarki politik dari fraksi dan DPP partai mereka sendiri, yang bisa berujung PAW jika melenceng atau tak menuruti apa kata partai.

"(Masyarakat) harus lebih terlibat, berpartisipasi, lebih intens mengawasi kinerja dewan ini, kalau memang mau aspirasi mereka (didengar). Jadi mereka tidak bisa pasif, kemudian harapkan semuanya bisa berjalan dengan sendiri, mewakili mereka," kata dia.

Menurut Agung, publik tak bisa lagi berharap kepada aktor-aktor seperti mahasiswa dan aktivis saja sebagai garda terdepan. Di mana penolakan revisi UU Pilkada yang membuat elemen seperti artis, musisi, bahkan komedian itu pun mencerminkan memang sudah waktunya semua publik harus terlibat dari berbagai kebijakan yang dianggap tak berpihak ke masyarakat.

"Enggak bisa lagi kita ngarepin aktor-aktor yang biasa maju untuk berdemonstrasi, mereka lagi-lagi enggak bisa. Ini harus semuanya bergerak," jelas dia.

Di sisi lain, soal nama pimpinan DPR RI yang diisi nama lama seperti Puan Maharani,  Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustofa dan Cucun Syamsurizal adalah hal yang wajar. Karena akan sulit bagi mereka yang baru bisa menduduki jabatan tersebut.

Namun, Agung mengingatkan mereka harus bisa berkolaborasi dengan mereka yang baru, apalagi yang muda.

"Jadi yang lama-lama, petahana ini bisa mengajari, membimbing orang-orang yang barunya agar lebih baik dari mereka, bukan malah sebaliknya," ungkap dia.

Privilege Harus Dibuktikan dengan Kinerja dan Kemampuan

Agung juga menyoroti munculnya para anak muda yang duduk sebagai anggota DPR RI yang masuk sebagai anggota baru, di mana ternyata punya privilege atau hak istimewa karena bisa maju sebagai anak seorang elite partai baik di tingkat nasional maupun di lokalnya.

Sebut saja sosok seperti Annisa Maharani Alzahra Mahesa yang notabenenya anggota DPR RI termuda, merupakan anak dari almarhum Desmond J Mahesa. Lalu ada Andi Amar Ma'ruf Sulaiman adalah yang merupakan putra dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Ada sosok Muhammad Rohid yang merupakan putra dari politikus senior Muhammad Nasir yang kini maju juga sebagai calon gubernur Riau. 

Juga ada sosok seperti Putri Zulkifli Hasan yang merupakan anak dari Ketum PAN Zulhas, dan Diah Pikatan Orissa Putri Haprani, yang merupakan putri dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Kemudian ada juga Gavriel Putranto Novanto, putra dari mantan Ketua DPR RI Setya Novanto. Lalu ada dari Politikus PDIP Herman Hery, Stevano Rizki Adranacus, kemudian putra dari Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey, Rio Dondokambey.

Menyusul putra Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf, yang juga lolos dan dianggap sosok dai muda, Habib Idrus bin Salim Segaf Aljufri.

Juga ada anak muda yang tenar karena profesinya sebagai publik figur, yang juga merupakan anak dari mantan anggota DPR RI Venna Melinda, Verrell Bramasta.

"Privilege yang mereka miliki sebagai orang tuanya itu di DPR atau pun di ranah eksekutif, dalam konteks ini bisa tadi mengakselerasi, karena mereka punya network yang lebih solid. Kemudian bisa melakukan pengawasan-pengawasan yang substantif, bahkan lebih jauh, lebih efektif, karena mereka itu udah kenal stakeholder-nya," ungkap Agung.

"Tapi malah juga bisa sebaliknya. Ada arah-arah koluktif, koruptif, dan nepotis itu makin parah, kalau memang mereka tidak diawasi lagi oleh publiknya," sambungnya.

Hal ini juga diamini oleh peneliti dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Aisah Putri Budiatri. Tanpa dipungkiri, ini juga bagian dari dinasti politik yang ada di parlemen.

"Tentunya kita tak bisa membiarkan politik dinasti yang menguat, sebenarnya itu mempengaruhi fairness tetapi bukan konteks pemilu. Kalau dalam konteks pemilu memang siapa pun bisa ikut, dan jika terbukti mengumpulkan suara mereka menang dan bisa masuk parlemen," kata dia kepada Liputan6.com, Selasa (1/10/2024).

"Tapi fairness terkait dengan peluang. Bahwa semua orang yang kemudian menata karir politik bisa mendapatkan akses yang sama untuk ikut pemilu dengan kemampuan kompetisi yang berimbang. Karena banyak, karena dia anaknya, istrinya, atau suaminya si elite dimasukan ke nomor cantik, dianggap punya modal finansial dari elitenya, dalam konteks itu jelas ini merugikan orang-orang yang tak masuk dalam lingkaran elite itu," sambungnya.

Karena itu, diharapkan Putri lantaran masih diawal, mereka yang mempunyai privilege tersebut, bisa bekerja dengan baik untuk mengubah citra publik. 

"Dengan bekerja dan memanfaatkan waktu yang ada untuk bekinerja secara baik dan representatif, efektif dan maksimal. Supaya tidak hanya kemudian, mereka hanya lekat dengan dinasti, tapi mereka harus membuktikan bahwa kinerja mereka bisa bagus kok, bisa benar-benar bermanfaat bagi konstituennya, dan menjalankan fungsi representatif yang baik," ungkapnya.

"Jadi tak sekedar menerima privilege, tak sekedar melanggengkan dinasti elite keluarganya saja, dan benar-benar memanfaatkan posisinya sebagai anggota dewan. Mereka ada yang berpendidikan tinggi dari universitas yang baik dan itu satu modal yang bagus, di mana mereka bisa berperan secara optimal sebagai anggota dewan. Intinya semoga bisa mengubah image jeleknya DPR," lanjut Putri.