Ahmad Muzani Akan Dilantik Jadi Ketua MPR Hari Ini Pukul 10.00 WIB

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. (Foto: Istimewa).

Liputan6.com, Jakarta Penetapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) periode 2024-2029 akan digelar di Rapat Paripurna MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Seluruh Fraksi MPR dan juga perwakilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah sepakat menunjuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra sebagai ketua MPR baru.

"Rapat paripurna tanggal 3 Oktober 2024 pukul 10 pagi tinggal menetapkan susunan pimpinan MPR yang baru," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR, Ahmad Basarah, Rabu (2/10/2024).

Pada rapat gabungan pimpinan MPR dari fraksi-fraksi kelompok DPD dan fraksi MPR, yang digelar pada Selasa malam (21/10/2024), Basarah menyebut semua pihak menyepakati lewat musyawarah mufakat bahwa Ahmad Muzani sebagai ketua MPR periode 2024-2029.

"Secara musyawarah mufakat bahwa calon ketua MPR yang telah disepakati dalam rapat gabungan ini adalah calon yang diusulkan dari Fraksi Partai Gerindra. Sahabat saya, kolega saya di pimpinan MPR periode yang kemarin, namanya Bapak H. Ahmad Muzani," kata Basarah.

Penetapan dan pelantikan pimpinan MPR hari ini, lanjut Basarah, terdiri dari pelantikan ketua dan 8 wakil ketua dari tiap fraksi.

"Dipimpin oleh H. Ahmad Muzani didampingi oleh 8 wakil ketua MPR RI dari fraksi-fraksi partai politik dan kelompok DPD RI yang akan ditetapkan besok," pungkas Basarah.

Bambang Pacul Jadi Wakil Ketua MPR

Sebelumnya, Basarah menyatakan Wakil Ketua MPR 2024-2029 dari PDIP akan dijabat oleh Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

"Yang akan melanjutkan pimpinan MPR berikutnya dari Fraksi PDIP adalah senior partai yang sudah cukup lama berdinamika dan berdialektika di DPR ini ya, sudah lebih 20 tahun dan saatnya beliau hijrah ke lembaga MPR menjadi wakil ketua MPR. Nama tokoh senior partai tersebut Ir. Bambang Wuryanto," kata Basarah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Basarah menyebut dirinya sudah dua periode menjabat sebagai pimpinan MPR, sehingga perlu adanya pergantian.

"DPP PDIP sudah memutuskan setelah menugaskan saya sebagai wakil ketua MPR RI selama dua periode berturut-turut, wakil ketua MPR 2014-2019 dan 2029-2024. Maka saatnya belaku asas bergiliran," kata Basarah.

Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah anggota MPR, DPR, dan DPD periode 2024-2029 berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 1 Oktober 2024. Terdiri dari 580 legislator dan 152 senator yang kemudian gabungan ...

2 dari 2 halaman

Ahmad Muzani Jadi Ketua MPR Hasil Lobi-lobi ke Parpol Lain

Pelantikan anggota DPR, MPR dan DPD — Sejumlah anggota DPR, MPR dan DPD periode 2014-2019 mengikuti Sidang Paripurna MPR di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/10) (Liputan6.com/Andrian Martinus Tunay)

Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Rachel Maryam mengakui bahwa partainya melobi partai lain agar Ahmad Muzani menjadi ketua MPR RI periode 2024—2029.

"Kami dari Partai Gerindra juga sudah melakukan lobi-lobi dengan partai-partai lain sejak kemarin," kata Rachel di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2024).

Oleh sebab itu, dia mengharapkan pembahasan pemilihan pimpinan MPR RI pada Rabu ini berjalan lancar. "Apa yang menjadi harapan kami, Ahmad Muzani menjadi ketua MPR RI bisa terwujud," ucap Rachel.

Tepis Anggapan Kursi Ketua MPR Sudah Tradisi Diisi Golkar

Sekjen DPP Partai Golkar Sarmuji menepis kursi pimpinan MPR RI sudah tradisi diisi dari perwakilan partainya.

"Sebenarnya disebut tradisi itu sesuatu yang berulang kembali terjadi karena ini kan sebenarnya belum bisa disebut tradisi juga, baru beberapa kali kan," kata Sarmuji di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2024) seperti dilansir Antara.

Menurut Sarmuji, penetapan pimpinan MPR RI melalui musyawarah dan mufakat. "Jadi, karena permusyawaratan jadi dimusyawarahkan, dan hasil musyawarah itu bisa sama dengan yang lalu, bisa juga tidak sama dengan yang lalu," ucap Sarmuji.

Sarmuji mengaku fraksi partainya masih terus melakukan lobi-lobi terkait dengan penetapan kursi ketua MPR RI 2024—2029.

Meski demikian, dia menekankan bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3), setiap partai politik di parlemen akan mendapat kursi pimpinan MPR RI.

"Semua partai dapat pimpinan. Untuk pimpinan MPR, sudah terepresentasikan menjadi pimpinan MPR. Itu pasti sudah ada di MD3," katanya.