PKS Dukung Penundaan Pembatasan BBM Subsidi, Bisa Pukul Kelas Menengah Jika Diberlakukan

Liputan6.com, Jakarta Rencana pemerintah untuk membatasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti jenis Pertalite dibatalkan, di mana sebelumnya akan diberlakukan pada pada 1 Oktober 2024.

Terkait hal itu, Politikus PKS Mulyanto sepakat dengan langkah pembatasan BBM bersubsidi tersebut. Karena jika ini tetap diberlakukan, akan memukul masyarakat kelas menengah.

"Karena kalau ini dilakukan akan semakin memukul kelas menengah, dan kalau masyarakat kelas menengah bermasalah akan berdampak pada aktivitas ekonomi secara luas," kata dia, Kamis (3/10/2024).

Sebagai catatan, periode 2019-2024 angkatan kerja lebih banyak diserap sektor informal daripada formal. Hal ini diperparah dengan banyaknya PHK terhadap buruh industri tekstil dan turunannya

"Kondisi yang memprihatinkan ini jangan diperburuk dengan pembatasan BBM subsidi karena secara langsung akan memperlemah daya beli mereka yang sudah lemah,"jelas Mulyanto.

Dia pun  menyarankan sebaiknya kebijakan penting itu diputuskan oleh pemerintahan baru yang akan dilantik pertengan Oktober 2024.

"Dalam masa transisi kepemimpinan nasional seperti sekarang sebaiknya Pemerintahan Joko Widodo fokus menuntaskan sisa program yang sudah berjalan tanpa membuat kebijakan baru yang berpotensi menimbulkan masalah" kata Mulyanto.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno memuji langkah pemerintah tersebut. "Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah, yang belum memberlakukan pembatasan BBM subsidi," kata pria yang kembali terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029 ini, di Jakarta, Senin (30/9/2024).

Menurut dia, pemerintah saat ini seharusnya mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"Memang yang dilakukan saat ini, adalah bagaimana kita menjaga daya beli masyarakat kuat. Sehingga dengan adanya pembatasan BBM, akan memberatkan masyarakat dan akan menurunkan daya belinya," katanya.