Sukses

Respons Zulhas saat Ditanya Jadi Menko di Kabinet Prabowo

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto akan bertambah lebih dari 33 kementerian/lembaga.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan menanggapi soal kemungkinan dirinya menjadi menteri koordinator (menko) di kabinet Presden Terpilih, Prabowo Subianto. Zulhas mengatakan penunjukkan menteri merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden.

"Kalau menteri itu, itu prerogatifnya bapak presiden tepilih ya. Kita ikut aja," kata Zulhas kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Dia tak menjawab saat ditanya soal jumlah kursi yang diterima PAN di kabinet Prabowo. Zulhas juga tak mau mengomentari soal peluang PDI Perjuangan (PDIP) bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Udah itu aja," ucap Menteri Perdagangan itu.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto akan bertambah lebih dari 33 kementerian/lembaga.

“Jumlah pastinya berapa belum, tapi penambahan (kementerian) iya,” kata Zulhas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Zulhas mengakui jumlah penambahan kementerian akan menjadi 44. “Ya mungkin sekitar itu (44),” kata dia.

Terkait jatah kursi dari PAN yang disebut berjumlah 5, Zulhas mengaku hal itu sepenuhnya hak presiden. “Wah itu terserah presiden lah. itu hak prerogratif bapak presiden ya,” kata dia.

Meski demikian, Zulhas mengakui sudah sering berkomunikasi dengan Prabowo, termasuk terkait susunan kabinet ke depan. “Ya kalau komunikasi kan hari-hari ya,“ pungkasnya.

2 dari 3 halaman

Sekjen Demokrat soal Dapat 4 Jatah Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran: Belum Final

Partai Demokrat dikabarkan mendapat jatah empat menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Terkait hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyebut, pembahasan mengenai jumlah menteri belum final dan masih sangat dinamis.

"Masih kita tunggu, belum final. Masih dalam pembicaraan," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Meski demikian, Riefky mengaku pihaknya sudah mengirim nama-nama kader terbaik partai untuk masuk dalam pemerintahan presiden Prabowo Subianto.

"Sudah ada nama-nama kader terbaik Demokrat yang sudah diberikan ke Pak Prabowo. Nanti kita tunggu saja," ungkap dia.

Menurut Riefky, saat ini proses pembicaraan kabinet masih terus berlangsung antara Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Prabowo Subianto.

"Kita serahkan, kita serahkan semua ke Pak Prabowo. Ya komunikasi Pak SBY dengan Pak Prabowo, Mas AHY dengan Pak Prabowo juga masih berjalan. Masih terus komunikasi," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Terpilih RI periode 2024-2029 Prabowo Subianto menargetkan akan merampungkan susunan kabinet pada H-5 sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Hal tersebut seperti disampaikan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Dasco mengungkapkan pembahasan menteri menjadi agak lama lantaran banyak pihak yang masuk dan menarik diri.

3 dari 3 halaman

Fokus ke Satu Bidang

"Nama-nama terutama dari parpol yang proporsinya tidak terlalu lebih besar daripada yang profesional nah ini masih kemudian ada yang masuk ada yang tarik sehingga mungkin fix final kabinet itu agak lama ya," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 30 September 2024.

Kemudian, sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan jumlah kementerian/lembaga di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, jumlahnya akan lebih banyak ketimbang pemerintahan sebelumnya, karena fokus ke satu bidang tertentu.

Muzani menyebut, Prabowo ingin setiap kementerian fokus ke satu bidang sehingga tidak lagi ada kementerian yang mengurusi banyak bidang.

"Jumlah banyak itu kan karena ada bidang-bidang yang dirangkap dalam satu kementerian. Oleh Pak Prabowo, karena ingin ada pemfokusan pada program pada bidang itu maka kementerian itu dipecah," kata Muzani, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 25 September 2024.