Survei Menteri Berlatar Hindu, KMHDI Jaring 10 Nama Potensial

Ketua Umum PP Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) I Wayan Darmawan (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) mencari sosok kandidat menteri Hindu untuk kabinet Prabowo-Gibran melalui survei. Hasilnya, sebanyak4.662 responden akan memilih sejumlah nama familiar yang dikenal piblik.

“Sejumlah nama tersebut yaitu Wakil Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Letjend I Nyoman Cantiasa, Koordinator Staf Khusus Presiden AAGN Ari Dwipayana, Staf Khusus Menteri Pertahanan TNI (Purn) Ida Bagus Purwalaksan, Politisi Bali I Gede Pasek Suardika,” kata Ketua Umum PP KMHDI, Wayan Darmawan melalui siaran pers.

Kemudian, lanjut Darmawan, ada juga Komisioner Informasi Pusat I Gede Narayana, Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, Bhirokrat dan Mantan Dirjen Bimas Hindu Tri Handoko Seto, Politisi Gerindra dan Pengusaha A.S Kobalen, Anggota DPD Terpilih Ida Bagus Rai Mantra dan Ni Luh Jelantik.

Darmawan memastikan, surveinya akan disebarkan ke seluruh Indonesia selama tujuh hari. Dia mengatakan jika dilihat, sepuluh kandidat menteri Hindu yang dipilih, berasal dari berbagai kalangan.

“Berdasarkan hasil survei ini kita melihat bahwa pilihan umat Hindu sangat beragam. Sepuluh nama yang dipilih berasal dari berbagai kalangan mulai dari militer, politisi, akademisi, birokrat sampai pengusaha,” jelas Darmawan.

2 dari 2 halaman

Hak Prerogatif

Lebih lanjut, Darmawan mengatakan berdasarkan aturan, penunjukan menteri dan wakil menteri merupakan hak prerogatif dari Prabowo-Gibran. Namun ia berharap hasil survei kandidat menteri Hindu ini dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah menyusun kabinet.

Ia juga menambahkan nama-nama ini juga dinilai layak bagi umat Hindu untuk membantu presiden dan wakil presiden sebagai wakil menteri atau kepala badan setingkat kementrian.

”Survei ini kami buat untuk menyerap aspirahisi umat Hindu terkait siapa sosok menteri Hindu yang diinginkan umat.

“Namun kami menyadarj selebihnya pemilihan dan penunjukan merupakan hak preogratif presiden terpilih Prabowo-Gibran,” dia menandasi.