Jokowi Tegaskan Tak Intervensi Seleksi Capim KPK

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan dirinya tak mengintervensi seleksi calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi membantah adanya permintaan agar salah satu nama dicoret atau diloloskan dalam seleksi capim KPK.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menanggapi pertanyaan adanya permintaan dari kubu Presiden Terpilih, Prabowo Subianto agar Johan Budi tak masuk daftar nama capim yang diserahkan ke Jokowi.

"Itu kan semuanya telah saya serahkan kepada panitia seleksi, tidak ada yang namanya saya mengintervensi atau meminta. Tidak ada sama sekali," jelas Jokowi kepada wartawan di JCC Senayan Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Jokowi sendiri belum menyerahkan 10 nama capim KPK ke DPR. Dia masih menunggu proses administrasi di Kementerian Sekretariat Negara, sebelum meneken dan mengirimkan ke DPR.

"Menunggu selesainya administrasi dari Setneg. Kalau sudah selesai, nanti dibawa ke saya, tanda tangan," tutur Jokowi kepada wartawan, Kamis 6 Oktober 2024.

Sebelumnya, Panitia Seleksi (Pansel) mengumumkan 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 yang diserahkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Selasa (1/10/2024). Sepuluh orang tersebut dinyatakan lolos seleksi wawancara dan tes kesehatan jasmani rohani.

Salah satu nama yang diserahkan ke Jokowi yakni, Wakil Ketua KPK periode 2019-2024 Johanis Tanak. Kemudian, mantan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ida Budhiati, anggota Kompolnas Poengky Indarti, hingga mantan Direktur Penyidikan KPK Komjen Setyo Budiyanto.

Sementara itu, matan Juru Bicara KPK Johan Budi harus gugur di tahap seleksi wawancara dan tes kesehatan. Johan Budi sendiri sudah mundur dari anggota DPR RI dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) karena mengikuti seleksi capim KPK.

Selanjutnya, Jokowi akan mengirimkan 10 nama capim dan 10 calon dewas ke DPR untuk mengikuti fit and proper test. Setelah itu, akan dipilih lima Pimpinan KPK dan lima Dewan Pengawas KPK untuk dilantik Presiden.