Infografis Hakim Cuti Massal Tuntut Kenaikan Gaji - Tunjangan dan Besaran Sebelumnya

Liputan6.com, Jakarta - Para hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia menggelar cuti massal dari 7 hingga 11 Oktober 2024. Sekitar 1.326 hakim itu memprotes gaji pokok mereka tidak pernah naik selama 12 tahun terakhir.

Mereka menganggap kesejahteraan diabaikan lantaran pemerintah tak kunjung menningkatkan gaji. Gaji dan tunjangan hakim diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012. Ketika itu peraturan tersebut diteken Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY selaku presiden.

Protes para hakim menuai beragam tanggapan, baik dari kalangan DPR maupun pemerintahan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun angkat bicara soal aksi hakim cuti massal se-Indonesia, yang salah satu tuntutannya meminta kenaikan gaji.

Jokowi mengatakan kenaikan gaji hakim saat ini masih dikaji dan dihitung kementerian terkait.

"Semuanya masih dalam kajian dan perhitungan di Menpan, Menteri Hukum dan HAM, dan juga Kementerian Keuangan. Semuanya baru dihitung dan dikalkulasi," kata Jokowi di Jakarta, Selasa 8 Oktober 2024.

Adapun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan telah memberi persetujuan terkait kenaikan gaji dan tunjangan hakim. Kementerian PANRB telah menandatangani pengajuan terkait kenaikan tunjangan dan gaji hakim dengan beberapa skenario.

"Kemarin sore kita komunikasi dengan Wakil Mahkamah Agung, dan kami komunikasi dengan Setneg, tim SDMA, kita langsung approve ke Setneg. Mudah-mudahan tidak terlalu lama segera akan ada formula terkait dengan tunjangan untuk hakim yang ada di berbagai daerah Indonesia," ujar Menpan RB di Jakarta, Selasa 8 Oktober 2024.

Bagaimana tanggapan Presiden terpilih RI periode 2024-2029 Prabowo Subianto terkait desakan kenaikan gaji dan tunjangan hakim? Berapa besaran gaji dan tunjangan hakim saat ini? Simak selangkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini: