JK: Kalau Anggaran Pendidikan Kurang dari 20 Persen, Pemerintah Bisa Jatuh

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menegaskan, tidak sepakat rencana pemangkasan anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, Pemerintah bisa jatuh bila tidak menjalankan amanat Undang-Undang dan konstitusi.

"Karena kalau tidak mencapai 20 persen, pemerintah bisa jatuh. Kenapa? Karena angka itu ada di konsitusi, kalau ada di UU saja dia bisa diatur-atur," kata JK dalam sambutannya di acara launching buku bertajuk "Menegakkan Amanat Konstitusi Pendidikan," di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

JK menjelaskan, hanya sedikit negara di dunia yang menetapkan anggaran wajib untuk pendidikan dalam konstitusi. Ketiga negara itu ialah Indonesia, Taiwan, dan Brazil.

"Hanya tiga negara di dunia yang angka (pendidikan) ditetapkan dalam anggaran dasarnya, Indonesia, Taiwan, dan Brazil. Hanya itu tiga negara yang ada angka tentang pendidikan di UUD," terang JK.

"Sekarang tentu bagaimana melaksanakan itu semua dengan sebaik-baiknya? Tentu kebersamaan kita, pengoleksian kita dan detailnya," sambung JK.

Apalagi, lanjut JK, anggaran 20 persen itu tak akan cukup bila semua aspek yang berkaitan dengan pendidikan masuk ke dalam komponen mandatory spending.

"Memang ada kecenderungan dalam pandangan yang susah, semua yang ada aspek pendidikan, masuknya entah 20 persen gitu. Tak mencukupi," kata JK.