Sukses

Pimpinan MPR Dukung Prabowo Ubah Skema Subsidi Energi: Berkeadilan dan Tepat Sasaran

Wakil Ketua Umum PAN ini menjelaskan, berdasarkan berbagai data, sebanyak 70 persen pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi adalah mereka yang tidak berhak

Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana mengubah skema subsidi barang menjadi bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam BNI Investor Daily Summit 2024, di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Pimpinan MPR RI Eddy Soeparno menjelaskan rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengubah skema subsidi energi menjadi subsidi barang adalah untuk mewujudkan keadilan

"Sejak di Pimpinan Komisi VII DPR RI saya juga selalu sampaikan bahwa subsidi energi sebaiknya diubah menjadi subsidi langsung dalam bentuk uang kepada masyarakat. Skema ini memastikan subsidi tepat sasaran diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak mendapatkannya," kata Eddy yang merupakan Pimpinan Komisi VII DPR RI periode 2019-2024 lalu

"Apa yang disampaikan beliau Pak Prabowo adalah upaya mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Subsidi energi adalah hak bagi saudara-saudara kita yang miskin dan tidak mampu, bukan untuk kelompok yang mampu dan kaya," lanjut Eddy.

Wakil Ketua Umum PAN ini menjelaskan, berdasarkan berbagai data, sebanyak 70 persen pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi adalah mereka yang tidak berhak

"Mendukung rencana beliau Pak Prabowo untuk mengalihkan skema subsidi agar adil, tepat sasaran dan anggaran bisa digunakan untuk bantuan sosial bagi warga tidak mampu hingga pembangunan layanan-layanan publik berkualitas seperti sekolah dan rumah sakit," lanjutnya.

 

2 dari 2 halaman

Perubahan Skema

Eddy menjelaskan bahwa dalam perubahan skema ini dibutuhkan pendataan yang akurat sampai ke tingkat paling bawah di desa seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, diperlukan skema yang dibuat secara tegas, konsisten dan dijalankan dengan standar yang sama di seluruh wilayah di Indonesia.

"Perubahan skema ini perlu mempersiapkan seluruh perangkat mulai dari penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sampai penegakan aturan yang tegas dan konsisten," tutup Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat III Kota Bogor dan Cianjur ini