Heru Budi Mengaku Tak Bisa Ikut Campur soal Protes Kenaikan Harga Sewa Kios di JPM Tanah Abang

Liputan6.com, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, mengatakan tak bisa ikut campur soal keputusan sepihak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sarana Jaya yang menaikkan tarif sewa kios di Jembatan Penyebrangan Multiguna (JPM) Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Keputusan sepihak tersebut diprotes pedagang yang kiosnya disegel. Heru mengatakan, kebijakan ihwal tarif sewa antara Sarana Jaya dan pedagang merupakan proses business to business (B2B).

"Ini kan B2B, proses perusahaan saya tidak bisa turut campur," kata Heru kepada wartawan di Jakarta, dikutip Jumat (11/10/2024).

Lebih lanjut, Heru juga tidak mengetahui alasan pasti Sarana Jaya menetapkan kenaikan tarif sewa kios di JPM Tanah Abang. Meski begitu, dia memastikan bakal meminta Sarana Jaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Saya sudah dapat juga laporan yang jembatan. Ya nanti diselesaikan sama Sarana Jaya," ucap dia.

Diketahui, para pedagang yang kiosnya disegel Sarana Jaya selaku pengelola JPM menggelar protes pada Kamis, 10 Oktober 2024. Para pedagang keberatan dengan naiknya biaya sewa yang dinilai kemahalan.

Saat ini, pengelola mengetok harga sewa kios menjadi Rp1.043.000. Padahal, biaya sewa belum lama ini juga naik di angka Rp800 ribu dari angka awal Rp560 ribu.