Organisasi Masyarakat Sipil Diyakini Penting untuk Jaga Demokrasi Indonesia

Dukung Mahkamah Konstitusi, Akademisi dan Aktivis Kritisi Sikap DPR — Sejumlah orang yang tergabung dalam forum guru besar, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan aktivis ‘98 melakukan unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (22/8/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Peran organisasi masyarakat sipil (OMS) dinilai penting dalam rangka menjaga dan membangun demokrasi, khususnya di Indonesia.

Keberadaannya pun dapat menjadi mitra bagi pemerintah dalam membangun bangsa.

Cegah Hoaks dan Pelibatan Anak Selama Pilkada 2024, Bawaslu Gandeng Organisasi Masyarakat Sipil

"Membangun demokrasi, terutama untuk menjadi partner dan teman bagi pemerintah," tutur Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno kepada wartawan, Jumat (11/10/2024).

Dalam seminar nasional bertajuk "Organisasi Masyarakat Sipil Sebagai Pilar Demokrasi: Menjaga Harmoni dan Stabilitas di Tengah Transisi Pemerintahan", Adi meyakini peran OMS akan baik bagi perkembangan demokrasi di Tanah Air lantaran suara rakyat bisa turut tersampaikan.

“Dan itu baik secara demokrasi, karena rakyat secara kritis mulai menganggap bahwa demokrasi itu bukan hanya di tangan elit, demokrasi bukan hanya di tangan DPR dan pemerintah, tapi ya demokrasi di tangan kita semua," jelas dia.

Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti yang ikut hadir dalam diskusi Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan menambahkan, masih perlu adanya penguatan kembali terhadap posisi OMS atau NGO.

"Ke depan perlu kembali penguatan posisi peran dari para NGO," ujarnya.

Hal itu demi mengawal pemerintahan, sehingga pada akhirnya kualitas demokrasi di Indonesia bisa terus terjaga bahkan lebih baik lagi.

"Tentu ada juga di dalamnya itu penting untuk mengawal ya, jangan sampai cara-cara yang digunakan itu yang dapat menurunkan kualitas demokrasi," Ray menandaskan.

2 dari 2 halaman

KIP Ingatkan Pemerintah soal Ini

Komisi Informasi Pusat (KIP) memperingati Hari Hak Untuk Tahu Sedunia yang jatuh pada tanggal 28 September setiap tahunnya.

Dalam momen tersebut, Ketua KIP Donny Yoesgiantoro pun mengingatkan pemerintah untuk membuka seluas mungkin informasi ke publik.

“Informasi merupakan hak dasar bagi warga negara. Dalam negara demokrasi, hak dasar ini yang banyak (membuat negara) bertahan. Sesuai Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi,” tutur Donny di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (29/9/2024).

Dia sengaja menggelar peringatan Hari Hak Untuk Tahu Sedunia di CFD Sudirman-Thamrin, Jakarta, sebagai gambaran pentingnya KIP menjembatani informasi untuk publik secara luas.

“Jadi Hari Hak Untuk Tahu sedunia ini mengingatkan publik yang lalu lalang bahwa publik itu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi, dan badan publik ini harus memberikan informasi, termasuk menjelaskan. Sebelum memberi inforomasi dijelaskan apa itu keterbukaan informasi publik,” jelas Donny.

Dia pun berterima kasih atas partisipasi badan publik yang telah memberhasilkan acara peringatan Hari Hak Untuk Tahu Sedunia di CFD Sudirman-Thamrin. Hal itu menjadi bukti mereka telah menjalankan fungsinya di lapangan denhan baik.

“Kami menjembatani publik dan badan publik. Dan kami berharap kepada badan publik mau membuka informasi, kalau mau ditutup ya jangan banyak-banyak dan jangan berlindung di balik informasi dikecualikan atau informasi yang tidak dikuasai,” Donny menandaskan.

Indonesia
Negara
salah satu negara yang dilintasi dengan garis khatulistiwa. Negara ini memiliki Batik sebagai ikon budayanya.
Lihat Selengkapnya
Indonesia
Organisasi Masyarakat Sipil
Demokrasi