Liputan6.com, Jakarta Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto melihat ada hal yang kurang efektif, terkait Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Menurut adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, kementerian tersebut nantinya akan dipecah menjadi dua instansi yang berdiri secara mandiri.
"Nanti kementerian pendidikan Ristek akan dipisah, ada kementerian pendidikan dan ristek nanti fokusnya kerja sama antara badan riset peguruan tinggi. Terus, ada kementerian pendidikan dasar-menengah," kata Hashim saat memberikan pidatonya di Podomoro University Jakarta, Jumat (11/10/2024).
Advertisement
Dia membocorkan, alasan Prabowo akan mengambil kebijakan tersebut semata demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
"Kita harus memperbaiki sistem pendidikan, maka Pak Prabowo sebentar lagi akan mengumumkan susunan kementeriannya," jelasnya.
Hashim meyakini, Prabowo belum melihat perhatian yang cukup di bidang pendidikan sehingga ada program atau kurikulum ideologi dan sejarah yang kurang diprioritaskan.
"Program-program budi pekerti, pendidikan Pancasila itu akan masuk ke kurikulum, budi pekerti, pendidikan moral pancasila , undang-undang dasar, sejarah indonesia masuk lagi, mungkin tidak ada perhatian yang cukup saat ini, itu perintah Pak Prabowo," kata dia.
Hashim memastikan, nantinya menteri pendidikan tinggi akan sering bertemu dengan para rektor. Hal itu menjawab kegelisahan para rektor yang mengklaim saat ini sulit memiliki waktu dengan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim seperti yang disampaikan beberapa waktu lalu.
"Dan menteri pendidikan tinggi akan sering bertemu dengan para rektor bisa paham bisa paham ya akan sering bertemu dengan para rektor bisa paham?," Hashim menandasi.
Dasco Gerindra soal Kabar Ada 46 Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran: Sekitar Itu
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, buka suara terkait jumlah kementerian di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dasco mengamini bahwa jumlah kementerian di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran nanti akan berjumlah sekitar 46.
Hal itu disampaikan, menjawab pertanyaan awak media yang tercantum dalam draf jumlah komisi di DPR RI.
Namun, dia mengaku masih memfinalisasi terkait jumlah kementerian yang akan dibentuk di pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Saya nanti baru masih mau menghitung finalisasinya jumlahnya berapa. Tetapi saya waktu kemudian jumlahnya ada pas sekitar-sekitar itu (46 jumlah kementerian)," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (11/10/2024).
Sementara itu, terkait beberapa yang dipisah itu bagian dari fungsi untuk mengoptimalkan kementerian yang ada dengan sebaik-baiknya supaya lebih bermanfaat bagi rakyat.
Di sisi lain, pemisahan kementerian ini sebagai upaya untuk mewujudkan janji kampanye Prabowo pada Pilpres 2024 lalu.
"Kemudian akan diimplementasikan kepada kementerian-kementerian baik yang existing maupun kementerian yang dipecah menjadi kementerian baru," tutur dia.
Advertisement
Gerindra: Komitmen Berantas Korupsi
Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyampaikan pesan khusus kepada para ketua umum partai politik yang ingin bergabung ke kabinetnya. Ia mengingatkan agar kader partai yang ditunjuk sebagai menteri tidak memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kepentingan pribadi.
Menanggapi hal itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai bahwa pesan tersebut sebagai kilas balik karena banyak oknum bermain proyek menggunakan APBN.
"Sehingga berkaca dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi secara spesifik dalam rangka juga komitmen Pak Prabowo terhadap penghematan dan pemberantasan korupsi itu juga saling mengingatkan agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2024).
Selain itu, dalam susunan kabinet Prabowo juga terdapat dari unsur partai politik. Sehingga, Prabowo mengingatkan hal tersebut.
"Karena ini kan juga kita sama-sama tahu bahwa menteri yang akan membantu Pak Prabowo dalam kabinet itu juga ada dari unsur partai politik," imbuhnya.