Prabowo Ingatkan Ketum Parpol Tak Suruh Menteri Cari Uang dari APBN, Efektif Cegah Korupsi?

Sementara Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai pernyataan Prabowo adalah warning yang bagus. Karena selama ini ada dugaan publik bahwa APBN jadi sapi perah para politisi yang jadi menteri.

"Apalagi banyak menteri dari partai yang kena kasus korupsi dikaitkan dengan support logistik partai," kata Adi kepada Liputan6.com, Jumat (11/10/2024).

Menurut dia, ultimatum dari Prabowo sangat efektif dan imbauan ini berlaku untuk semua partai koalisinya.

Prabowo, kata dia, sangat powerful posisinya yang setiap pernyataannya cukup bertenaga dan didengar partai pendukungnya.

"Jelas ini sebagai bentuk komitmen dari Prabowo untuk berantas korupsi dan memberikan pesan bahwa jadi menteri bukan untuk kepentingan diri dan partai, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara," pungkasnya.

Berantas Korupsi

Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra mengatakan bahwa Presiden Terpilih Prabowo Subianto meminta kepada para partai politik agar tak menugaskan para menteri untuk cari uang dari APBN, demi memberantas korupsi.

Dia mengatakan jika melihat kilas balik, terjadi oknum-oknum yang terjerat masalah hukum karena "bermain" dengan APBN.

Misalnya, kata dia, di dalam kementerian yang dipimpin oknum itu ada proyek-proyek yang menggunakan APBN.

"Secara spesifik dalam rangka juga komitmen Pak Prabowo terhadap penghematan dan pemberantasan korupsi itu juga saling mengingatkan agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (11/10/2024) seperti dilansir Antara.

Dia mengatakan bahwa menteri-menteri yang akan membantu Prabowo dalam menjalankan pemerintahan itu bakal berasal dari unsur partai politik.

Sejauh ini, dia mengatakan bahwa sudah menerima informasi terkait jumlah dan nomenklatur kementerian-kementerian yang akan terbentuk di era Prabowo Subianto. Dia pun tak menampik bahwa jumlah kementerian bakal berkisar 44-46 kementerian.

"Saya mendapatkan info bahwa kementerian yang ada itu memang ingin mengoptimalkan fungsi kementerian sebaik-baiknya, kemudian bermanfaat buat rakyat," kata dia.

Para calon menteri kabinet Prabowo-Gibran akan menjalani serangkaian tes yang dilakukan oleh tim sebelum bertemu dengan Prabowo.

“Ya, yang pertama tentunya diminta biodata kemudian profiling lalu finalisasi nanti akan ada semacam fit and proper,” kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2024).

Dasco mengatakan tim dari presiden terpilih yang akan melakukan proses awal seleksi. Setelah itu, calon menteri akan melalui tahap finalisasi dengan bertatap muka dengan Prabowo secara langsung.

“Walaupun sudah dilakukan oleh tim tapi akan langsung oleh Pak Prabowo untuk dilakukan sesi tatap muka untuk kemudian dalam tahap finalisasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan Prabowo Subianto telah memanggil calon-calon menteri seiring penyusunan kabinet di pemerintahannya mendatang. Muzani membeberkan di antaranya ada menteri era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Orang dan nomenklatur sudah mulai disusun dan bahkan sudah mulai ada yang dipanggil. Tapi enggak termasuk saya ya,” kata Muzani.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut Presiden Terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto akan melantik menteri-menteri baru pada Senin, 21 Oktober 2024. Pelantikan para menteri akan dilakukan sehari setelah Prabowo resmi menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

Awalnya, Jokowi berbicara soal target pertumbuhan ekonomi Prabowo Subianto sebesar 8 persen. Dia pun meyakini Prabowo dapat mencapai target tersebut sehingga meningkatkan GDP per kapita Indonesia.

Jokowi lalu meminta semua pihak bersabar menunggu jajaran menteri pilihan Prabowo. Menurut dia, masyarakat dapat mengetahuinya pada Senin pekan depan usai dilantik Prabowo.

"Nanti tunggu saja hari Senin, seminggu lagi, menteri-menterinya akan dilantik," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam Kompas CEO Forum di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024).

Jokowi meminta agar bocoran nama-nama menteri Prabowo tak ditanyakan kepadanya. Pasalnya, kata dia, masyarakat akan langsung menuduhnya mengintervensi Prabowo dalam penyusunan kabinet.

"Kalau mau tau menterinya (Prabowo) siapa-siapa tanya ke Pak Ahmad Muzani (Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra). Jangan tanya ke saya yang berkaitan dengan itu karena orang akan langsung negatif tadi. (Bilang) Saya ikut-ikut, intervensi," jelasnya.