Kesetaraan Pendidikan Bagi Perempuan Jadi Fondasi Pembangunan Berkelanjutan

Liputan6.com, Jakarta - Ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses pendidikan di Indonesia masih terlihat jelas. Dalam sektor pendidikan STEM (sains, teknologi, teknik, dan matematika), seperti dicatat lembaga perburuhan dunia, International Labour Organization (ILO), perempuan hanya menyumbang 35% lulusan STEM dan hanya 8% pekerja STEM di Indonesia.

Laki-laki mendominasi posisi STEM yang lebih terampil dan memiliki gaji lebih tinggi, sementara perempuan terkonsentrasi di pekerjaan yang bergaji lebih rendah dan kurang terampil. Padahal, menurut studi World Bank tahun 2018, mendidik perempuan menjadi kunci untuk mengurangi kemiskinan.

Country Head Tanoto Foundation Indonesia Inge Kusuma, menyampaikan situasi itu dalam Sustainable Development Goals (SDGs) Festival di Gedung Trisno Soemardjo, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (6/10/2024). Dalam forum ini, Inge membahas tema Pendidikan untuk Perempuan sebagai Fondasi Pembangunan Berkelanjutan.

SDGs Festival merupakan bagian dari SDGs Annual Conference 2024 yang bertujuan untuk mengumpulkan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pencapaian SDGs Indonesia dan mendiseminasikan capaian SDGs untuk memastikan pembangunan inklusif dan akuntabel.

“Perempuan di sektor STEM Indonesia juga menghasilkan pendapatan 28% lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sebagai perbandingan, negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, mereka memiliki representasi perempuan yang lebih tinggi di bidang STEM, berkat sistem pendidikan yang lebih baik, kebijakan gender, dan ekonomi yang lebih kuat,” paparnya.

Padahal salah satu SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menjadi target pemerintah Indonesia pada 2030 adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan.

Hingga saat ini, Inge menjelaskan, perempuan khususnya anak-anak masih menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terdampak khususnya pada saat krisis seperti bencana alam, resesi ekonomi, pandemi, atau bahkan perang.

“Anak perempuan menghadapi diskriminasi dan kekerasan dalam berbagai bentuk. Menurut laporan Girls in Crisis dari Plan International tahun 2018-2020, anak-anak perempuan sering terpisah dari keluarganya, yang membuat mereka rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi,” kata Inge.

Ia menjelaskan, banyak anak-anak perempuan dipaksa menikah terlalu dini atau terlibat dalam hubungan transaksional demi bertahan hidup atau membantu keluarganya. Pada gilirannya, situasi itu meningkatkan risiko kehamilan yang tidak diinginkan dan kekerasan berbasis gender.

Kesenjangan dalam akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi anak perempuan, terutama di daerah krisis, juga sangat mencolok. Laporan Orange the World dari UN Women tahun 2020 juga menyoroti bagaimana ketidaksetaraan ini berdampak pada kesejahteraan fisik dan mental anak perempuan.

“Realita ini menunjukkan bahwa saat ini ruang gerak perempuan masih terbatas dan kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang secara langsung mempengaruhi peluang mereka dalam kehidupan,” paparnya.