Kejagung Dinilai Jadi Lembaga Paling Banyak Selamatkan Uang Negara dari Kasus Korupsi, Berapa Nilainya?

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai menjadi lembaga penegak hukum yang menyetor Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar yang bersumber dari pengembalian kerugian negara terkait pengungkapan kasus korupsi.

Lembaga yang dipimpin Jaksa Agung ST Burhanuddin itu dinilai berhasil menyelamatkan triliunan uang negara dari para koruptor. Berdasarkan data yang dihimpun dari Pusat Penerangan Hukum Kejagung menyebutkan, mereka menyetorkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari pengembalian kerugian negara hasil pengungkapan kasus korupsi, di antaranya:

1. Pendapatan uang sitaan hasil korupsi senilai Rp 48,3 miliar,
2. Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi: Rp 2,2 triliun,
3. Pendapatan hasil lelang barang rampasan korupsi senilai Rp 1,42 triliun.
4. Pendapatan denda hasil tindak pidana korupsi: Rp 28,4 miliar,
5. Pendapatan hasil pengembalian uang negara: Rp 76,4 miliar.

Menanggapi hal ini, anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil mengatakan, Kejagung selama masa kepemimpinan Jaksa Agung, ST Burhanuddin, banyak membuat kejutan.

Tak hanya dalam hal membongkar kasus besar, tetapi juga menyelamatkan kerugian negara dari para koruptor. Salah satu terobosannya adalah mengejar kerugian negara dari aspek perekonomian negara. Menurut Nasir, dalam dua-tiga tahun terakhir, Kejagung mengejar kerugian dari sisi perekonomian negara.

"Bahwa korupsi telah merugikan perekonomian negara. Oleh Kejaksaan coba dihitung," ungkap Nasir kepada wartawan Minggu (13/10/2024).

Menurut Nasir, persoalan mengejar koruptor dari aspek kerugian perekonomian negara, sebenarnya merupakan amanat dari Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, untuk memiskinkan koruptor.

Nasit menjelaskan, jika satu kegiatan pembangunan dijalankan tanpa korupsi maka akan memberi dampak ekonomi kepada masyarakat. Sehingga persoalan kerugian perekonomian ini penting untuk dikejar.

"Ini penting, karena korupsi telah menghilangkan hak-hak ekonomi masyarakat," ucap Nasir.

Hal yang sama juga diungkapkan pakar hukum dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Hibnu Nugroho mengatakan, pengembalian kerugian negara dari hasil pengungkapkan kasus korupsi belum bisa maksimal, baru sekitar 20 persen. Aparat penegak hukum harus mengupayakan agar kerugian negara ini bisa maksimal diambil dan dikembalikan ke masyarakat.

Saat ini, kata dia, Kejaksaan sudah membuat terobosan terkait pengembalian kerugian negara dengan memasukkan kerugian dari aspek perekonomian negara.

"Masalahnya konteks kerugian perekonomian negara belum diakui semua penegak hukum. Padahal ini yang merusak tatanan," kata Hibnu.