2.939 Personel Polisi Dikerahkan untuk Operasi Zebra Jaya 2024 Selama Dua Pekan

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi. (Liputan6.com/Ady Anugrahadi)

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 2.939 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal pelaksanaan Operasi Zebra Jaya 2024 yang digelar selama dua pekan.

"Total personel yang terlibat dalam Ops Zebra Jaya 2024 sebanyak 2.939 personel polisi terdiri dari personel Polda sebanyak 1.570 personel dan Polres sebanyak 1.369 personel," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indardi dalam keterangannya, Senin (14/10/2024).

Dia menerangkan, pelaksanaan Operasi Zebra Jaya dimulai pada 14 Oktober 2024 hingga 27 Oktober 2024. Operasi ini digelar untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Juga, kata Ade Ary, untuk menyukseskan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih yang rencananya akan digelar pada tanggal 20 Oktober mendatang.

"Operasi ini akan berlangsung selama 14 hari," ucap dia.

Ade Ary mengatakan, jajaran kepolisian akan mengedepankan upaya preemtif dan preventif. Sedangkan, lanjut dia, penegakan hukum merupakan opsi terakhir.

Selain itu, Ade Ary menekankan tidak ada yang melakukan kegiatan operasi secara stasioner, semuanya dilaksanakan secara mobile.

"Pelaksanaan Ops Zebra Jaya Tahun 2024, tidak ada titik operasi yang stasioner," tandas Ade Ary.

Ade mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas demi terwujudnya Kamseltibcarlantas yang aman dan nyaman. Diketahui, total ada 14 target operasi dalam Operasi Zebra tahun ini. Berikut 14 pelanggaran tersebut:

1. Memasang rotator dan sirene bukan peruntukan

2. Penertiban ranmor memakai pelat rahasia atau pelat dinas

3. Pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur

4. Kendaraan melawan arus

5. Berkendara di bawah pengaruh alkohol

6. Menggunakan HP saat berkendara

7. Mengemudi tidak menggunakan sabuk keselamatan atau safety belt

8. Melebihi batas kecepatan

9. Sepeda motor berboncengan lebih dari satu

10. Kendaraan roda empat atau lebih tidak layak jalan

11. Kendaraan roda empat atau lebih tidak dilengkapi perlengkapan standar

12. Kendaraan roda dua atau roda empat tidak dilengkapi STNK

13. Melanggar marka jalan atau bahu jalan

14. Penyalahgunaan TNKB diplomatik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan rencananya saat pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober mendatang. Jokowi mengatakan dirinya bakal pulang ke Solo, dan kemungkinan ia tidak akan menghadiri pelantikan.

2 dari 3 halaman

Jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Polda Metro Gelar Operasi Zebra

Sebelumnya, Direktorat lalu lintas Polda Metro Jaya menggelar operasi Zebra Jaya 2024 selama dua pekan.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman mengatakan, pelaksanaan Operasi Zebra Jaya 2024 dilakukan jelang pelantikan presiden dan wakil presiden sekaligus menertibkan masyarakat dalam berlalu lintas.

"Melalui Ops Zebra Jaya 2024 dalam rangka mendukung suksesnya pelantikan presiden/wakil presiden terpilih serta mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas demi terwujudnya kamseltibcarlantas yang aman dan nyaman," kata dia dalam keterangan tertulis, Sabtu 12 Oktober 2024.

Latif mengatakan, Operasi Zebra Jaya 2024 dimulai sejak Senin, 14 Oktober 2025 hingga Minggu, 27 Oktober 2024. Ada 14 jenis pelanggaran yang menjadi target dalam operasi.

"Pada tanggal 14-27 Oktober 2024. Total 14 target operasi," ucap dia.

Sementara itu, polisi bakal menindak pengendara yang menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Indonesia atau pelat nomor diplomatik bodong. Hal itu diungkap Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman.

Latif mengatakan, penggunaan pelat diplomatik palsu masuk ke dalam 14 target Operasi Zebra Jaya 2024.

3 dari 3 halaman

Penggunaan Pelat Nomor Diplomatik Palsu Masuk Target Operasi Zebra Jaya 2024, Ini Alasannya

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman — Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman. (Liputan6.com/Ady Anugrahadi)

Diketahui, Operasi Zebra Jaya 2024 digelar selama dua pekan dimulai pada Senin, 14 Oktober 2025 hingga Minggu, 27 Oktober 2024.

"Penyalahgunaan TNKB Diplomatik menjadi sasaran kita," kata Latif dalam keterangannya, Senin (14/10/2024).

Latif mengungkapkan alasannya antara lain menindaklanjuti aduan dari masyarakat terkait banyaknya pelat nomor diplomatik palsu yang digunakan oleh pengendara.

"Karena banyak orang memalsukan nomor tersebut, diplomatik. Jadi orang mencetak memalsukan nomor tersebut," ujar dia.

Atas dasar itu, Latif mengatakan pihaknya kemudian memasukkan laporan dari beberapa kedutaan, tentang Nopol-nya yang dipakai oleh orang-orang yang bukan bagian diplomat tersebut.

"Sehingga itu menjadi sasaran kita," ucap dia.