Jokowi Sudah Tanda Tangani Daftar Nama Capim dan Calon Dewas KPK

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mendandatangani daftar nama calon pimpinan (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi meneken daftar capim dan Dewas KPK pada Senin (14/10/2024).

"Capim KPK sudah saya tanda tangani kemarin sore," ujar Presiden Jokowi di sela kunjungannya ke Aceh, Selasa (15/10/2024).

Kepala Negara menerangkan nama-nama tersebut sudah dikirimkan ke Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) melalui mekanisme surat presiden (surpres). Selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan dewan terkait yang merupakan mitra kerja dari KPK.

"Sudah saya tanda tangani, calonnya, baik calon untuk capimnya, maupun untuk dewasnya. Kita dibatasi oleh waktu," jelas Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa nama-nama capim dan Dewas KPK akan segera diserahkan ke DPR RI. Dia menyatakan nama-nama capim KPK masih masuk dalam pengawasan ataupun proses di Kementerian Sekretariat Negara.

"Menunggu selesainya administrasi dari Setneg," kata Presiden Jokowi.

Diketahui, Panitia Seleksi (Pansel) telah menyerahkan nama capim dan calon Dewas KPK ke Presiden Jokowi pada 1 Oktober 2024. Masing-masing berjumlah 10 orang.

Penyerahan Nama Capim KPK ke DPR Kewenangan Presiden Baru, Bukan Jokowi

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menolak rencana Presiden Jokowi menyerahkan nama calon pimpinan KPK kepada DPR RI. Sebab hal itu harus dilakukan oleh presiden baru yang akan menjabat mulai 2024, bukan Jokowi yang tinggal menghitung hari lengser dari jabatannya.

"Presiden Joko Widodo dilarang mengirimkan hasil Pansel Calon Pimpinan dan Dewas KPK kepada DPR karena menjadi kewenangan Presiden periode 2024-2029, yaitu Prabowo Subianto. Dasar pelarangan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 halaman 118 alinea pertama," kata Boyamin dalam keterangannya, Kamis.

Beberapa pengacara yang menjadi bagian dari tim Pembela Demokrasi Indonesia telah mengajukan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kolusi dan nepotisme yang melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah kerabatnya d...

2 dari 2 halaman

Istana: Tak Ada Masalah Jokowi atau Prabowo yang Serahkan Nama Capim KPK ke DPR

Baju Adat Betawi Jokowi di Sidang Tahunan MPR — Jokowi menitipkan Indonesia kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. (AP Photo/Tatan Syuflana, Pool)

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, mengatakan penyerahan nama-nama calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke DPR RI bisa dilakukan Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Menurut dia, tak ada masalah siapa yang menyerahkan nama-nama tersebut ke DPR.

"Secara substansi tidak ada masalah siapa yang akan menyerahkan nama-nama calon pimpinan dan Dewas KPK ke DPR, apakah Presiden Jokowi atau Presiden terpilih Prabowo sesudah pengangkatan tanggal 20 Oktober mendatang," kata Dini kepada wartawan, Kamis (3/10/2024).

Dia menuturkan siapa pun presiden yang menyerahkan tidak akan mengubah nama-nama capim dan Dewas yang sudah lolos seleksi panitia seleksi (pansel). Dini menyampaikan penyerahan nama-nama capim dan Dewas KPK hanya bersifat administratif.

"Karena siapa pun yang menyerahkan, hasil yang disampaikan akan tetap sama sesuai proses seleksi pansel. Proses penyerahan nama-nama ke DPR sifatnya hanya administratif mengingat nama-nama sudah diseleksi dan diumumkan oleh pansel," jelasnya.

Kendati begitu, Dini mengingatkan bahwa jangka waktu penyerahan nama-nama calon pimpinan dan Dewas KPK ke DPR sudah diatur dalam UU KPK. Nama itu harus dikirimkan ke DPR maksimal 14 hari kerja sejak pansel menyerahkan ke presiden.

Adapun pansel menyerahkan nama capim dan Dewas KPK ke Jokowi pada 1 Oktober 2024. Artinya, nama-nama itu harus dikirim ke DPR maksimal pada 15 Oktober 2024, sedangkan Prabowo Subianto baru dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2024.

"Jadi penyerahan nama-nama oleh presiden ke DPR adalah semata-mata pelaksanaan amanah undang-undang agar tidak melewati batas waktu maksimal yang sudah ditentukan," ujar Dini.

Di sisi lain, dia menyampaikan masa jabatan pimpinan dan Dewas KPK yang sedang menjabat saat ini akan berakhir 20 Desember 2024. Dini menuturkan apabila pembentukan pansel menunggu Prabowo dilantik, maka pansel tak memiliki waktu cukup bekerja.

"Pansel memang harus dibentuk oleh presiden yang sedang menjabat pada saat ini agar memberikan waktu yang cukup, sehingga pansel tidak tergesa-gesa dalam melaksanakan tugasnya dan dapat menjaring nama-nama yang betul-betul kredibel untuk menduduki posisi pimpinan dan Dewas KPK," pungkas Dini.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com

Infografis Jokowi dan Keluarga Dilaporkan Kolusi-Nepotisme ke KPK. (Liputan6.com/Abdillah)

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Prabowo Subianto
Tokoh
H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo adalah seorang pengusaha, politisi, dan mantan perwira TNI Angkatan Darat.
Lihat Selengkapnya
Prabowo Subianto
KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
Korupsi
Peristiwa
Korupsi adalah penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Lihat Selengkapnya
Korupsi
Capim KPK
Dewas KPK
Pansel Capim dan Dewas KPK