Pemprov Kalsel Dorong Perangkat Kehumasan Mengelola Isu untuk Tingkatkan Citra dan Kepercayaan Publik

Liputan6.com, Yogyakarta Dinas Komunikasi dan Informasikan (Diskominfo) Pemprov Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mengajak pemangku kehumasan menumbuhkan kesadaran merespon dan mengelola isu demi meningkatkan citra. Kehadiran citra atau branding pemerintah yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Hal ini mengemuka dalam seminar ‘Isu dan Government Branding, Isu Naik Kelas’ yang digelar Diskominfo Kalsel di Hotel Rohan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (15/10/2024) malam. Secara khusus Diskominfo mengundang 100 peserta yang berasal dari pimpinan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Pemprov Kalsel dan Kadis Diskominfo 13 Kabupaten/Kota.

Apel Pagi Bersama Paman Birin, Pegawai Pemprov Kalsel Diselimuti Rasa Haru dan Sukacita

Kadis Diskominfo Kalsel Muhammad Muslim mengatakan acara seminar ini sebagai upaya meningkatkan informasi-informasi yang tepat, valid dan tentu dengan gayanya untuk menjadi sebuah citra yang mudah diterima masyarakat.

“Melalui kegiatan ini kita ingin seluruh perangkat kehumasan di Kalsel meningkatkan pemahaman menghadapi tantangan komunikasi serta membangun citra positif. Sehingga dapat menarik dukungan publik melalui pengelolaan isu,” kata Muslim di Yogyakarta.

Muslim mengharapkan lewat kegiatan seminar ini muncul peningkatan kesadaran perangkat daerah di lingkup Provinsi Kalsel mengelola government branding melalui respons isu. Dimana isu-isu ini dijadikan data untuk membuat pemberitaan yang mencitrakan tentang apa yang dilakukan pemerintah.

“Karena bagaimanapun, satu saja kegiatan yang dapat kita beritakan, sama artinya dengan sebuah 100 kerja yang bisa kita lakukan. Tetapi seratus kerja yang kita lakukan tanpa kita beritakan, saya katakan kita tidak melakukan apa,” tegas Muslim.

Foto: Istimewa — Kadis Diskominfo Kalsel Muhammad Muslim dalam seminar 'Isu dan Government Branding, Isu Naik Kelas' di Hotel Rohan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (15/10/2024) malam. (Dok. Istimewa)

Melalui pengelolaan isu yang proaktif, terencana dan dirancang yang maksimal, maka data-data yang diperoleh ini akan mempengaruhi perkembangan sebuah isu yang ada dan beredar. Memanfaatkan berbagai platform, baik perangkat kehumasan di Pemprov maupun Kabupaten/Kota untuk memperoleh serta mengelola data.

Muslim menekankan bahwa isu-isu yang terpublikasi di media massa maupun media sosial itulah yang nanti harus ditanggapi oleh tim kehumasan secepatnya. Tujuannya agar isu-isu itu tidak bertumpuk dan akhirnya tidak merespon, sehingga menjadi liar.

“Kita harus berupaya bagaimana menjadikan isu negatif itu nantinya diolah untuk kemudian dikomunikasikan dengan baik ke masyarakat. Berbagai isu-isu negatif itu setidaknya ada kontra yang bisa kita lakukan,” paparnya.

Dengan strategi komunikasi yang optimal, pengelolaan isu pemerintah tidak hanya berkaitan erat dengan membangun citra positif. Tetapi juga upaya mendapatkan kepercayaan dari rakyat.

Pasca seminar ini, Muslim menyatakan pihaknya akan melanjutkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai diklat maupun workshop. Tak hanya itu, penguatan jejaring antara perangkat kehumasan di SKPD Pemprov Kalsel maupun Diskominfo Kabupaten/Kota akan diperkuat untuk memperluas persepsi baik tentang pemerintah.

2 dari 3 halaman

Branding dan Kepercayaan Publik

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banjar Aidil Basith, dari seminar ini menyadari betapa pentingnya memberikan branding yang baik. Menurutnya, dengan branding yang baik, maka akan menimbulkan kepercayaan masyarakat.

“Dengan mendapatkan kepercayaan masyarakat, kami menilai berbagai program kerja pemerintah mendapatkan dukungan,” ujarnya.

Sedangkan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Pemprov Kalsel, Papkahan, melihat seminar memberi angin segar pada pemangku kepentingan karena mengetahui adanya alat yang memungkinkan menjawab persepsi publik yang buruk terhadap pemerintah.

“Atau terkait menanggapi isu di publik, sehingga dibranding isu itu menjadi jawaban dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja itu tadi. Apa yang tersebar di publik bisa diminimalisir dengan membranding sebuah isu menjadi berita yang viral,” ucapnya.

Seminar ‘Isu dan Government Branding, Isu Naik Kelas’ malam itu menghadirkan dua narasumber yaitu Strategic Branding Manager PT. Indonesia Indicator, Asrari Puadi dan praktisi Branding dan Komunikasi sekaligus Founder Government Communication Consulting, Ani Natalia.

Di paparannya, Asrari menyatakan selama Januari sampai September tahun ini, warganet di berbagai platform media sosial terutama Tiktok dan Instragram memberi perhatian besar terhadap berbagai berita positif Pemprov Kalsel.

“Sayangnya berita pada 6 Oktober kemarin meruntuhkan capaian pemberitaan positif yang dicapai sepanjang Januari-September,” katanya.

Menghadapi kondisi seperti ini, Asrari menyarankan perangkat kehumasan di Pemprov maupun Kabupaten/Kota untuk menghadirkan berbagai pemberitaan menyangkut pendidikan, ekonomi dan isu-isu sosial yang masih menarik perhatian pembaca.

3 dari 3 halaman

Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI)

Asrari Puadi mengatakan kehumasan juga dapat memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) untuk mempermudah penilaian agar tidak terlalu subjektif melihat isu.

“Di era digital ini, kepercayaan publik bukan sebagai ruang pemaneng. Ini harus dirancang dan perjuangkan setiap hari. Satu kesalahan saja bisa menghapus semuanya. Pemanfaatan teknologi sangat membantu meraih kepercayaan publik,” ujarnya.

Sementara itu, narasumber kedua Ani Natalia menyatakan untuk meningkatkan kepercayaan publik, perangkat kehumasan harus terus melakukan pencitraan agar mampu memberi gambaran di benak orang lain tentang pemerintahan.

“Kalau tidak dikelola, semuanya tidak bagus. Semua harus bergerak sebagai humas, bukan pimpinan saja. Buat sesuatu yang media cari, bukan kita yang mencari. Ini sebagai upaya mencari kepercayaan masyarakat ke pemerintah,” jelasnya.

Namun yang tidak kalah pentingnya, Ani menyebut perangkat kehumasan baik di Pemprov maupun Kabupaten/Kota memiliki strategi maupun pedoman komunikasi yang disepakati untuk mengatasi jika sewaktu-waktu ada krisis.

“Siapa yang berhak berbicara kepada publik, dan apa yang harus disampaikan. Ini harus diputuskan disesuaikan dengan pedoman komunikasi yang disepakati. Jika ini bisa berjalan efektif, maka persoalan untuk personal branding, regional branding dan produk branding akan mudah dilakukan,” tuturnya.

(*)