Persiapan Jokowi Jelang Pensiun Sebagai Presiden, Bakal Jadi Penasihat Prabowo?

Jokowi juga sudah memilih rumah untuk ditempati ketika sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Wilayah Karanganyar, Jawa Tengah, dipilih jadi rumah pensiunnya.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama, lokasi rumah pensiun dipilih sendiri oleh Jokowi.

"Presiden sendiri yang meminta dan memilih lokasi rumah kediamannya. Pertimbangannya adalah milik beliau sendiri dan keluarga yang mengetahuinya," kata Setya kepada wartawan pada Kamis, 27 Juni 2024.

Luas lahan untuk pembangunan rumah tersebut telah disesuaikan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Besaran anggarannya diatur dalam Permenkeu 120/PMK.06/2022 tentang Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden RI. Setya mengatakan,

"Luas lahannya sesuai dengan pagu anggaran yang ditentukan," kata Setya.

Berdasarkan Pasal 3 aturan itu mengenai standar rumah kediaman, tanah yang diadakan untuk rumah kediaman presiden dan atau mantan wakil presiden, memiliki luas paling banyak 1.500 meter persegi untuk di lokasi Ibu Kota Jakarta. Atau paling paling banyak setara dengan nilai tanah tersebut untuk lokasi yang berada di luar Jakarta.

Adapun perhitungan nilai bangunan untuk penganggaran rumah mantan presiden/wakil presiden merupakan pengajuan menteri sekretaris negara kepada menteri Keuangan yang dilanjutkan dengan proses perhitungan.

Pada Pasal 6 (2) dijelaskan nilai pasar tanah terendah yang dimaksud merupakan nilai tanah per meter persegi terendah pada lokasi perumahan menteri atau pejabat negara di Provinsi DKI Jakarta. Namun nilai pasar tanah terendah itu bukan merupakan nilai jual objek pajak (NJOP).

Nantinya perhitungan nilai bangunan untuk penganggaran rumah akan dilakukan Mensesneg dengan memperhatikan biaya pembangunan rumah dengan kualitas baik per meter persegi yang diterbitkan instansi berwenang.

Kepala Desa Blulukan, Slamet Wiyono, menjelaskan bahwa proses pembangunan rumah pensiun Jokowi dimulai dengan pemasangan pagar keliling di lahan tersebut. Pekerja proyek telah memasang pagar seng di lahan yang terletak di pinggir Jalan Adi Sucipto, Colomadu, Karanganyar sejak Senin, 24 Juni 2024. Slamet memperkirakan pembangunan rumah akan selesai pada tahun 2025.

Baca juga: Uang Pensiunan Jokowi Bikin Ngiler, Segini Besarannya

Isu Jokowi bakal jadi penasihat Prabowo kembail mencuat. Wacana yang beredar sejak lima bulan lalu itu mengemuka lagi di detik-detik Jokowi lengser dari jabatan presiden.

Adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan mantan politikus PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, yang mengembuskan isu itu. Bahlil mengatakan, Jokowi bisa saja menjadi penasihat khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto, selama tidak dilarang konstitusi.

"Ya semua kemungkinan itu kan bisa terjadi. Ya namanya kemungkinan semua bisa terjadi selama dalam rangka konstitusional," ujar Bahlil usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 8 April 2024.

Sementara itu, Maruarar menyebut, hubungan Jokowi dengan Prabowo sangat baik. Pengalaman dua tahun Jokowi menjadi presiden, bisa sangat berharga bagi Prabowo untuk menjalankan roda pemerintahan.

"Hubungan beliau dengan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih sangat baik, sangat dalam. Menurut saya itu akan bagus kalau beliau bisa menjadi penasihat dalam proses pemerintahan ke depan. Tentu pengalaman beliau, jaringan beliau akan sangat bermanfaat," kata Maruarar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 9 Mei 2024.

Kabar itu pun sudah ditanggapi oleh Prabowo beberapa waktu lalu, saat diwawancara stasiuin tv swasta. Prabowo mengatakan jika kabar itu benar terjadi, maka akan sangat menguntungkan.

"Ini sangat menguntungkan bagi suatu bangsa. Beliau pengalaman 10 tahun memimpin," ujar Prabowo, Rabu, 22 Mei 2024.

"Sama juga Presiden SBY, kalau kita lihat Bu Megawati juga masih aktif di BRIN dan BPIP. Saya kira ini tradisi yang sangat baik," kata Prabowo.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komaruddin, mengatakan bukan tidak mungkin Jokowi akan diberikan posisi terhormat oleh Prabowo setelah resmi lengser dari jabatannya sebagai presiden.

Justru, menurut Ujang, Prabowo akan senang hati jika Jokowi bisa membantunya di pemerintahan melalui posisi sebagai penasihat.

"Bisa DPA atau penasihat presiden, atau apa pun itu, Prabowo akan senang hati. Jokowi mau atau tidak, tentu tergantung Jokowi. Yang jelas Prabowo sudah menawarkan, Prabowo sudah mengajak, tergantung Jokowi sendiri. Kita lihat saja apa hadiah Prabowo untuk Jokowi. Kelihatannya bisa saja Prabowo menempatkan Jokowi di tempat yang terhormat," kata Ujang kepada Liputan6.com, Rabu, 16 Oktober 2024.

Baca juga: Bukan DPA, Dewan Pertimbangan Presiden Berubah Jadi Wantimpres Republik Indonesia

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai Jokowi akan menerima jika ditawari Prabowo untuk menjadi penasihat, baik secara formal maupun informal. Sebab, kata Jamiluddin, Jokowi butuh tempat untuk tetap memiliki pengaruh dalam peta politik nasional.

"Posisi itu juga akan digunakan untuk mengamankan dinasti politik yang sudah dibangunnya. Termasuk tentunya untuk tetap menjaga pengaruh politiknya di kabinet Prabowo. Ia akan tetap cawe-cawe, baik melalui Gibran maupun para menterinya yang tetap dipakai Prabowo," ujar Jamiluddin kepada Liputan6.com, Rabu, 16 Oktober 2024.

Selain itu, dengan usianya saat ini yang menginjak 63 tahun, Jokowi dinilai masih produktif dalam politik, sehingga sangat butuh kendaraan untuk tetap menjaga eksistensinya di perpolitikan Tanah Air. Soal itu, Jamiluddin melihat, Jokowi sudah merancang masa depan politiknya dengan melakukan cawe-cawe di Partai Golkar dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Ia sudah memasang kakinya di Golkar melalui Bahlil dan PSI melalui anaknya, Kaesang. Jadi, Jokowi akan menyalurkan ambisi politiknya melalui dua partai tersebut," kata Jamil.

"Bila hal itu belum cukup juga, ada kemungkinan ia akan mengubah Projo menjadi partai politik. Melalui Projo ia akan lebih leluasa menguatkan kekuasaannya. Kaki politiknya bisa lebih kuat dibandingkan dompleng di Golkar atau PSI," Jamil menambahkan.

Menurut pengamat politik Ujang Komaruddin, seorang politikus tidak akan pernah pensiun dari dunia politik. Apalagi Jokowi yang usianya masih produktif untuk pensiun dari politik.

"Kalau menurut saya politisi tidak ada pensiunnya. Kalau politisi itu enaknya berpolitik hingga mati, hingga selesai. Walaupun sudah selesai dari jabatan presiden, tapi bukan selesai di politik," kata Ujang.

Apalagi Jokowi meninggalkan legasi yang sangat berharga yakni menempatkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi wakil presiden periode 2024-2029. Sehingga menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Jokowi untuk bisa mengamankan anaknya hingga selesai menjabat di tengah kontroversial terkait pencalonannya dan kasus akun Fufufafa.

"Tentu akan mengawal, menjaga Gibran agar tidak jatuh di tengah jalan. Karena banyak yang mengkasuskan Gibran. Kan Gibran harus dijaga oleh Jokowi," kata Ujang.

Baca juga: Dipolisikan Relawan Jokowi karena Sebut Fufufafa Milik Gibran, Roy Suryo: Lucu

Presiden Jokowi sendiri mengaku lebih ingin pilih pulang ke kampung halaman di Solo, Jawa Tengah, ketimbang mengisi jabatan sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi sebelumnya menilai, Presiden Jokowi cocok dan layak jika menjadi Wantimpres di pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Saya mau pulang ke Solo," ucap Jokowi sambil terkekeh kepada wartawan di IKN, Kamis, 12 September 2024.

Saat ditanya kembali soal alasannya, Jokowi hanya mengulang pernyataannya soal ingin pulang ke Solo usai selesai masa jabatan 20 Oktober 2024.

"Pulang ke Solo tanggal 20 nanti, pulang ke Solo," kata Jokowi.

Jokowi kembali menanggapi soal kemungkinan masuk dalam struktur Wantimpres. Diketahui, DPR telah mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Undang-Undang (UU).

Jokowi menyebut, penentuan struktur Wantimpres adalah ranah pemerintahan Prabowo Subianto. Jokowi tidak ingin mengomentari soal apakah akan masuk dalam struktur Wantimpres atau tidak.

"Urusan itu, urusan pemerintahan baru. Saya enggak mau komentar," kata Jokowi di Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa, 24 September 2024.

Sebelumnya, Menkominfo Budi Arie Setiadi menilai Jokowi masih terlalu muda untuk pensiun atau buru-buru pulang ke Solo usai purnatugas dari jabatan presiden.

Sebab dia meyakini, sosok Jokowi masih dibutuhkan dan layak menjadi Wantimpres di pemerintahan Prabowo-Gibran. Tujuannya, sebagai bagian dari politik persatuan dan kemajuan untuk Indonesia.

Baca juga: Isu RUU Wantimpres untuk Akomodasi Jokowi, Ini Kata Gerindra