Jokowi Teken Perpres Jaminan Kesehatan Mantan Menteri dan Keluarga

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken peraturan presiden (Perpres) Nomor 121 tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara. Jaminan kesehatan ini juga diberikan kepada para keluarga pensiunan menteri.

"Menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan," demikian bunyi Pasal 1 sebagaimana dikutip Liputan6.com dari salinan Perpres, Kamis (17/10/2024).

"Jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud juga diberikan kepada Istri/Suami yang sah dan tercatat dalam administrasi menteri negara," bunyi Pasal 2.

Jaminan pemeliharaan kesehatan dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya. Adapun ketentuannya yakni berdasarkan Pasal 3 ayat (3), yakni:

a. menteri negara atau Sekretaris Kabinet yang ketika selesai melaksanakan tugas berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun, kepada menteri negara atau Sekretaris Kabinet beserta suami/istri diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 (dua) kali masa jabatan; atau

b. untuk menteri negara atau Sekretaris Kabinet yang ketika selesai melaksanakan tugas berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, kepada menteri negara atau Sekretaris Kabinet beserta suami/istri diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama seumur hidup.

Dalam Pasal 7, dijelaskan bahwa jaminan pemeliharaan kesehatan tidak diberikan apabila menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet:

a. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;

b. mengundurkan diri karena ditetapkan menjadi tersangka maka manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan ditunda sampai telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau

c. mengundurkan diri karena mendapatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

"Dalam hal menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet meninggal dunia, bagi janda/dudanya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan," bunyi Pasal 8.