1.929 Personel Dikerahkan Kawal Demo Mahasiswa di Istana Hari Ini

Demo Tolak Revisi UU Pilkada, Mahasiswa dan Masyarakat Surabaya Kecam Sikap DPR — Pengunjuk rasa yang terdiri dari mahasiswa, buruh dan sejumlah elemen masyarakat meneriakkan slogan-slogan dalam aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 23 Agustus 2024. (JUNI KRISWANTO/AFP)

Liputan6.com, Jakarta - Beberapa elemen mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI akan menggelar aksi unjuk rasa di Istana Merdeka pada Jumat (18/10/2024). Sebanyak 1.929 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal jalannya demo mahasiswa ini.

"Kekuatan personel yang dilibatkan dalam pengamanan berjumlah 1.929 personel," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Jumat, (18/10/2024).

Rusak Gerbang DPRD NTB Saat Demo Agustus Silam, 6 Mahasiswa Ditetapkan Jadi Tersangka

Susatyo mengatakan, kepolisian juga menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Istana Negara. Namun, pemberlakuan bersifat situasional tergantung kondisi di lapangan.

"Rekayasa arus lalin melihat skala dan dinamika dilapangan, apabila ekskalasi meningkatkan maka arus lalin Jalan Merdeka Barat akan dialihkan," ujar dia.

Susatyo mengimbau kepada peserta aksi tetap mematuhi peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku pada saat menyampaikan aspirasi.

"Peserta aksi agar tertib, tidak berbuat anarkis dan memprovokasi massa lainnya untuk membuat kerusuhan maupun pengrusakan fasilitas umum," ucap dia.

Sementara itu, Susatyo juga mengingatkan kepada personel yang ditugaskan melakukan pengamanan untuk bersikap secara humanis. Susatyo melarang anggotanya untuk membawa senjata api pada saat mengamankan demo tersebut.

"Yang terlibat pengamanan agar tidak membawa senjata api, dan hargai saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya dengan profesional dan humanis," ucap dia.

2 dari 2 halaman

Tuntutan Mahasiswa

Rencana aksi itu disampaikan BEM SI melalui Instagram @bem_si. Dalam unggahan itu, massa menuntut untuk mengadili kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Masih banyak evaluasi yang belum dilaksanakan dan belum dipertanggungjawabkan oleh Presiden Jokowi. Padahal begitu banyak hal yang menyeleweng dan merugikan masyarakat juga menguntungkan sebagian kelompok saja selama periode Jokowi berlangsung," tulis akun @bem_si seperti dikutip Jumat.