Profil Yusril Ihza Mahendra, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Kabinet Prabowo

Prabowo Subianto Panggil Para Calon Menteri, Ini Sosok-sosoknya — Yusril Ihza Mahendra, seorang advokat, akademisi di bidang hukum tata negara, politikus, dan salah seorang tokoh pemikir dan intelektual Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia pada era Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra resmi diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Prabowo di Istana Negara pada Minggu malam (20/10/2024).

Yusril bukanlah sosok baru di dunia politik dan pemerintahan. Ia memiliki pengalaman panjang, mulai dari penulis pidato Presiden Soeharto hingga menjabat sejumlah posisi penting di kabinet, termasuk Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum dan HAM.

Yusril lahir di Belitung Timur pada 5 Februari 1956, ia menyelesaikan studi sarjana di bidang filsafat di Universitas Indonesia (UI) pada 1983, kemudian melanjutkan studi hukum dan ilmu Islam di universitas yang sama.

Yusril juga memperdalam pendidikannya di Universitas Punjab, Pakistan, dan Universitas Sains Malaysia, di mana ia meraih gelar Master of Science (M.Sc.) dan Doctor of Philosophy (Ph.D.) dalam ilmu politik pada 1993. Saat ini, ia menjabat sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di UI.

Dalam dunia politik, Yusril pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara, anggota DPR/MPR RI, Menteri Hukum dan Perundang-undangan, serta Menteri Kehakiman, yang kini dikenal sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Selain itu, Yusril juga dikenal sebagai pengacara untuk sejumlah tokoh nasional seperti Joko Widodo, Ma'ruf Amin, Prabowo Subianto, dan Gibran Rakabuming Raka. Keahliannya di bidang hukum tata negara menjadikannya anggota terkemuka di Persatuan Advokat Indonesia (PERADI).

2 dari 3 halaman

Nyaris Terpilih sebagai Presiden

Minta Perlindungan untuk Sesepuh Sumsel, Yusril Ihza Mahendra Surati Presiden Jokowi — Pengacara PT SKB, Yusri Ihza Mahendra (Dok Humas Ihza & Ihza Law Firm / Nefri Inge)

Pada tahun 1999, Yusril Ihza Mahendra nyaris terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Setelah Presiden Soeharto lengser pada 1998, Yusril, yang sebelumnya seorang dosen hukum, memasuki dunia politik dengan mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB), sebagai penerus dari Partai Islam Masyumi pada era Soekarno.

Dalam pemilihan presiden oleh MPR pada Oktober 1999, Yusril berhasil meraih 232 suara. Namun, ia kalah dari Megawati yang mendapatkan 305 suara, sementara Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memperoleh 185 suara. Meskipun peluangnya cukup besar untuk menggantikan BJ Habibie, koalisi Poros Tengah lebih memilih mengusung Abdurrahman Wahid dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Karier Yusril sebenarnya dimulai jauh sebelum ia terjun ke politik. Sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia, ia dikenal karena kontribusinya sebagai penulis naskah pidato Presiden Soeharto, menghasilkan lebih dari 200 pidato selama beberapa tahun.

Pasca reformasi, Yusril terus berkiprah di pemerintahan. Ia menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM di era Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001), Menteri Hukum dan HAM di bawah kepemimpinan Megawati (2001-2004), serta Menteri Sekretaris Negara pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2007).

3 dari 3 halaman

Dirikan Firma Hukum

Yusril juga mendirikan Ihza & Ihza Law Firm bersama adiknya, Yusron Ihza, yang menjadi salah satu firma hukum terkemuka di Indonesia. Reputasinya sebagai ahli hukum tata negara semakin menguat, dan ia kembali memimpin Partai Bulan Bintang untuk periode 2015-2020.

Di kancah internasional, Yusril pernah mewakili Indonesia dalam berbagai perundingan tingkat dunia, seperti ASEAN, OKI, APEC, dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB.

Saat ini, Yusril menjadi salah satu tokoh yang diusulkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM dalam kabinet Prabowo-Gibran.