Profil Yusril Ihza Mahendra, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Kabinet Prabowo

Pada tahun 1999, Yusril Ihza Mahendra nyaris terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Setelah Presiden Soeharto lengser pada 1998, Yusril, yang sebelumnya seorang dosen hukum, memasuki dunia politik dengan mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB), sebagai penerus dari Partai Islam Masyumi pada era Soekarno.

Dalam pemilihan presiden oleh MPR pada Oktober 1999, Yusril berhasil meraih 232 suara. Namun, ia kalah dari Megawati yang mendapatkan 305 suara, sementara Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memperoleh 185 suara. Meskipun peluangnya cukup besar untuk menggantikan BJ Habibie, koalisi Poros Tengah lebih memilih mengusung Abdurrahman Wahid dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Karier Yusril sebenarnya dimulai jauh sebelum ia terjun ke politik. Sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia, ia dikenal karena kontribusinya sebagai penulis naskah pidato Presiden Soeharto, menghasilkan lebih dari 200 pidato selama beberapa tahun.

Pasca reformasi, Yusril terus berkiprah di pemerintahan. Ia menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM di era Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001), Menteri Hukum dan HAM di bawah kepemimpinan Megawati (2001-2004), serta Menteri Sekretaris Negara pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2007).

Yusril juga mendirikan Ihza & Ihza Law Firm bersama adiknya, Yusron Ihza, yang menjadi salah satu firma hukum terkemuka di Indonesia. Reputasinya sebagai ahli hukum tata negara semakin menguat, dan ia kembali memimpin Partai Bulan Bintang untuk periode 2015-2020.

Di kancah internasional, Yusril pernah mewakili Indonesia dalam berbagai perundingan tingkat dunia, seperti ASEAN, OKI, APEC, dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB.

Saat ini, Yusril menjadi salah satu tokoh yang diusulkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM dalam kabinet Prabowo-Gibran.