Jadi Menteri Pendidikan Dasar-Menengah, Ini Kata Abdul Mu'ti soal Kelanjutan Merdeka Belajar

Prabowo Subianto Panggil Para Calon Menteri, Ini Sosok-sosoknya — Abdul Mu'ti, seorang Cendekiawan Islam Indonesia. Ia menjabat sebagai sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti belum bisa memastikan kelanjutan program Merdeka Belajar. Dia mengaku akan mengkaji terlebih dahulu apakah program yang diluncurkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim ini perlu dilanjutkan.

"Saya belum bisa berkomentar soal itu (program Merdeka Belajar), karena masih harus mendalami dengan seksama ya," kata Abdul Mu'ti kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024 malam.

Menurut dia, program di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selama lima tahun mendatang akan mengacu terhadap program kerja Presiden RI Prabowo Subianto. Mu'ti mengatakan Nadiem pun tak menitipkan program khusus yang harus dilanjutkan.

"Enggak, Pak Nadiem enggak menyampaikan itu. Hanya menyampaikan selamat saja atas amanah ini. Soal melanjutkan atau tidak nanti harus kita lihat. Acuannya kan program kerja Pak Prabowo," jelasnya.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu menyampaikan bahwa para menteri melaksanakan tugas yang telah menjadi program Prabowo Subianto. Mu'ti pun siap membantu Prabowo menjalankan program pencerdasan bangsa di pendidikan dasar dan menengah.

"Kami akan berusaha membantu semaksimal mungkin, terutama program-program yang berkaitan dengan program pencerdasan bangsa di pendidikan dasar dan menengah," tutur Mu'ti.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan susunan kabinet pemerintah Republik Indonesia periode 2024-2029 yang diberi nama 'Kabinet Merah Putih', Minggu 20 Oktober 2024. Para menteri akan dilantik Prabowo di Istana Negara Jakarta, Senin (21/10/2024).

2 dari 3 halaman

Susunan Kabinet Merah Putih

Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya mengumumkan susunan menteri yang disebut Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Berikut susunan kabinet Merah Putih:

Budi Gunawan, sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
Yusril Ihza Mahendra, sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Airlangga Hartarto, sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Pratikno, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
Abdul Muhaimin Iskandar, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
Zulkifli Hasan, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan;
Prasetyo Hadi, sebagai Menteri Sekretaris Negara;
Muhammad Tito Karnavian, sebagai Menteri Dalam Negeri;
Sugiono, sebagai Menteri Luar Negeri;
Sjafrie Sjamsoeddin, sebagai Menteri Pertahanan;
Nasaruddin Umar, sebagai Menteri Agama;
Supratman Andi Agtas, sebagai Menteri Hukum;
Natalius Pigai, sebagai Menteri Hak Asasi Manusia;
Agus Andrianto, sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
Sri Mulyani Indrawati, sebagai Menteri Keuangan;
Abdul Mu’ti, sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
Satryo Soemantri Brojonegoro, sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
Fadli Zon, sebagai Menteri Kebudayaan;
Budi Gunadi Sadikin, sebagai Menteri Kesehatan;
Saifullah Yusuf, sebagai Menteri Sosial;
Yassierli, sebagai Menteri Ketenagakerjaan;
Abdul Kadir Karding, sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Agus Gumiwang Kartasasmita, sebagai Menteri Perindustrian;
Budi Santoso, sebagai Menteri Perdagangan;
Bahlil Lahadalia, sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
Dody Hanggodo, sebagai Menteri Pekerjaan Umum;
Maruarar Sirait, sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Yandri Susanto, sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
M. Iftitah Sulaiman, sebagai Menteri Transmigrasi;
Dody Purwagandhi, sebagai Menteri Perhubungan;
Meutya Viada Hafid, sebagai Menteri Komunikasi dan Digital;
Andi Amran Sulaiman, sebagai Menteri Pertanian;
Raja Juli Antoni, sebagai Menteri Kehutanan;
Sakti Wahyu Trenggono, sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan;
Nusron Wahid, sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Rachmat Pambudy, sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
Rini Widyantini, sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Erick Thohir, sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara
Wihaji, sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN;
Hanif Faisol Nurofiq, sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
Rosan Perkasa Roeslani, sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
Budi Arie Setiadi, sebagai Menteri Koperasi;
Maman Abdurahman, sebagai Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
Widianti Putri, sebagai Menteri Pariwisaata
Teuku Riefky Harsya, sebagai Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif;
Arifatul Choiri Fauzi, sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Ario Bimo Nandito Ariotedjo, sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga;
Sanitiar Burhanuddin, sebagai Jaksa Agung;
Muhammad Herindra, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara;
AM Putranto, sebagai Kepala Staf Kepresidenan;
Hasan Nasbi, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden;
Teddy Indra Wijaya, sebagai Sekretaris Kabinet.